Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta pemerintah daerah di Kalimantan Timur segera menggelar rapat koordinasi teknis terkait kesiapsiagaan bencana yang melibatkan seluruh unsur lintas sektor.
Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk memastikan penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap terkoordinasi dengan baik di seluruh wilayah.
Andi Harun, merespons meningkatnya potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus bersifat preventif dan terencana, bukan sekadar merespons situasi darurat.
“Dalam waktu dekat kita perlu rapat koordinasi teknis terkait kesiapsiagaan bencana. Semua sektor harus hadir. Kita harus memiliki sikap dan perencanaan terhadap situasi yang bisa terjadi sewaktu-waktu di daerah ini,” ujar Andi Harun, Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut harus melibatkan pimpinan 10 daerah, para bupati dan wali kota, Gubernur, TNI–Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, serta kelompok relawan dan pihak pendukung lainnya.
Menurutnya, tanpa koordinasi terpadu setiap daerah dapat bergerak sendiri atau autopilot sehingga penanganan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan risiko lebih besar.
“Tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Kalau masing-masing kabupaten dan kota berjalan sendiri, itu autopilot. Kita harus duduk bersama, lepaskan ego sektoral, dan mengerahkan semua sumber daya untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian di luar perkiraan, termasuk kondisi force majeure,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Presiden RI dan regulasi nasional telah mengamanatkan penerapan kolaborasi pentahelix, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas/relawan, dan media sebagai basis penanggulangan bencana yang efektif.
Koordinasi terpadu tersebut diharapkan dapat memperkuat mitigasi risiko serta meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana, sebagaimana kejadian serupa yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.
