Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis mendukung Fraksi DPRD Kaltim yang menolak kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Ia mengatakan, langkah yang dilakukan Fraksi DPRD Kaltim merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian bersama untuk menjaga hak-hak daerah, khususnya Benua Etam sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam (SDA) terbesar di Indonesia.
Menurutnya, Fraksi DPRD Kaltim merupakan wadah yang menghimpun berbagai elemen masyarakat dengan satu tujuan yang sama yakni memperjuangkan keadilan fiskal antara pusat dan daerah.
“Fraksi DPRD Kaltim ini adalah gabungan dari banyak ormas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang bersatu untuk menolak pemangkasan dana bagi hasil,” ungkapnya.
Sikap Fraksi DPRD Kaltim ini merupakan respons atas rencana kebijakan pemerintah pusat yang dianggap berpotensi merugikan daerah.
“Penolakan ini bentuk komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat Kaltim, agar pembangunan di daerah tidak terhambat akibat berkurangnya dana transfer pusat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, DBH memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor pembangunan.mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, dengan pemangkasan terhadap DBH akan berdampak luas tidak hanya terhadap pembangunan fisik, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi DPRD Kaltim berusaha agar Kaltim mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang dalam hal DBH, karena kalau dipotong yang terdampak banyak. Bukan hanya dari sisi pembangunannya, sisi ekonomi juga terdampak,” terangnya.
Pihaknya pun akan terus mendukung langkah Fraksi DPRD Kaltim dalam memperjuangkan hal tersebut di tingkat nasional.
Koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan dilakukan secara intens, agar suara masyarakat Kaltim benar-benar tersampaikan dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“DPRD Provinsi mendukung apa yang menjadi niat dari rekan-rekan Fraksi DPRD Kaltim dan kita akan berkoordinasi dengan gubernur yang nantinya apa yang diusulkan oleh rekan-rekan bisa kita dorong ke pemerintah pusat,” tuturnya
Ia pun berharap perjuangan kolektif itu dapat menghasilkan keputusan yang berpihak kepada daerah.
Sebab, Kaltim dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dinilai pantas mendapatkan alokasi dana yang adil dan proporsional sebagai bentuk pengakuan terhadap perannya dalam pembangunan negara.
“Langkah DPRD bersama Fraksi Kaltim ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat posisi tawar daerah penghasil terhadap kebijakan fiskal nasional, sehingga pembangunan di Kaltim dapat berjalan lebih cepat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya
