Insitekaltim, Samarinda – Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Muhammad Taufiq tekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan mendukung kesuksesan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak akan berjalan maksimal apabila pola kerja ego sektoral masih dipertahankan antarinstansi pemerintah. Namun, alumni PKN harus menjadi pelopor budaya kolaborasi sebagai motor perubahan di lingkungan pemerintahan.
“Sering kali perubahan tidak bergerak bukan karena kita tidak bisa, tetapi karena kita tidak mau bekerja sama. Ego sektoral harus diakhiri,” ujar Taufiq, Sabtu, 6 Desember 2025.
Kata dia, alumni PKN harus mampu membuka ruang kerja bersama antara pusat dan daerah, antarinstansi serta dengan seluruh unsur pendukung lainnya, agar wajah pelayanan publik kembali pada satu tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita ingin wajah pemerintah itu satu. Tidak ada lagi pemisahan antara pusat dan daerah, atau antar dinas. Yang ada hanya satu wajah, yaitu wajah Pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taufiq menegaskan bahwa kehadiran IKN menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan menyiapkan pemimpin visioner yang memiliki pandangan nasional bahkan global. Menurutnya, pemimpin daerah harus berani mengubah cara pandang birokrasi menjadi lebih inovatif dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
“IKN membutuhkan pemimpin masa depan, bukan sekadar administrator. Kita memerlukan pemimpin yang berani mengambil keputusan, inovatif, dan mampu melihat jauh ke depan,” ungkapnya.
Taufiq juga memberikan apresiasi kepada BPSDM Kaltim yang dinilai sebagai lembaga paling progresif dalam pengembangan kapasitas ASN, termasuk melalui pemberian beasiswa lintas daerah bagi peserta PKN Angkatan 28.
Kolaborasi strategis serta kesiapan pemimpin visioner tersebut diharapkan dapat membawa dampak langsung bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan Kaltim siap menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia.
