Insitekaltim, Samarinda – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) bersama mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam aksi unjuk rasa di Samarinda.
Jenderal Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Erly Sopiyansah menilai, berbagai kebijakan dalam satu tahun terakhir belum berpihak kepada masyarakat dan justru menimbulkan kekecewaan.
“Kami melihat kebijakan yang ada saat ini menyakiti masyarakat Kaltim. Dalam satu tahun ini sudah banyak hal yang mencederai,” ujarnya pada saat demo berlangsung, Selasa 21 April 2026.
Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik dinasti politik yang dinilai berpotensi berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah.
“Yang kami lihat ada kecenderungan dinasti. Ini yang menjadi kekhawatiran kami karena berpotensi melahirkan praktik yang tidak sehat,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan pemerintah pusat belum berjalan maksimal di daerah.
“Instruksi efisiensi anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan, padahal itu penting untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam aksi tersebut aliansi bersama mahasiswa membawa tiga tuntutan utama yang sebelumnya telah disampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dan Kantor Gubernur.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat merespons secara serius serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara terbuka dan tetap dalam pengawalan aparat keamanan.
Aliansi berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
