Insitekaltim, Samarinda – Kekecewaan mahasiswa terhadap DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memuncak. Merasa janji audiensi yang disampaikan wakil rakyat tak kunjung ditepati, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali turun ke jalan dengan pertambahan massa yang lebih besar untuk menuntut kejelasan sikap DPRD.
Humas Aliansi GERAM Muhammad Hanif mengungkapkan, dalam aksi pertama DPRD Kaltim sempat menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan dengan mahasiswa dalam kurun waktu 24 jam.
Namun hingga tenggat waktu tersebut berlalu, tidak ada langkah konkret dari pihak legislatif untuk menemui massa aksi.
“Kami diberi janji akan difasilitasi pertemuan dalam 24 jam setelah aksi pertama. Namun sampai hari ini, janji itu tidak ditepati,” ujar Hanif.
Ia menilai sikap DPRD Kaltim sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik, terutama mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Bahkan menurutnya, DPRD tidak menunjukkan itikad baik untuk sekadar menemui massa di depan gerbang gedung.
“Minimal kami bisa diterima sampai depan gerbang. Itu bentuk penghargaan terhadap kawan-kawan mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Pihak DPRD Kaltim sebelumnya berdalih tidak dapat menerima audiensi karena adanya agenda silaturahmi bersama Kapolda serta kesibukan mempersiapkan masa reses. Alasan tersebut dinilai mahasiswa tidak dapat dibenarkan dan justru mencerminkan ketidakseriusan lembaga legislatif dalam menampung aspirasi publik.
Dalam aksi lanjutan ini, Aliansi GERAM membawa sejumlah tuntutan yang memadukan isu nasional dan persoalan daerah, khususnya Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap wacana pemindahan pembahasan RUU Pilkada ke DPRD.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pengesahan regulasi perampasan aset hasil kejahatan serta aturan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat adat. Mereka turut menuntut keterbukaan informasi publik dalam setiap perubahan regulasi dan penghentian kriminalisasi terhadap rakyat kecil.
Isu lokal juga menjadi sorotan, di antaranya tuntutan evaluasi total program Gratispol serta desakan untuk memperketat pengawasan jalur transportasi batu bara di Sungai Mahakam yang selama ini dinilai sarat pelanggaran.
Melihat respons DPRD Kaltim yang dianggap tertutup, Aliansi GERAM menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada aksi kali ini. Hanif menyebut, kekecewaan yang meluas di kalangan mahasiswa berpotensi memicu aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar.
“Melihat respons kawan-kawan yang semakin kecewa, sangat besar kemungkinan akan ada aksi berikutnya, baik dalam bentuk audiensi maupun aksi massa,” pungkasnya.
