Insitekaltim,Samarinda – Penolakan dwifungsi TNI dirana Pendidikan, seperti yang dicanangkan Mendikbud dalam masa perkenalan lingkungan sekolah belakangan ini, para aktivis di Samarinda kembali mengadakan aksi rutin di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur bertajuk “Menolak Dwi Fungsi TNI”, Kamis (04/07/2019).
Aksi dari berbagai elemen yang tergabung dalam kegiatan ini, rutin digelar setiap kamis, dalam menyikapi persoalan-persoalan sosial yang muncul dan tidak memihak pada masyarakat,sehingga membuat para aksi jalanan terus mensuarakan tanpa batas
Menurut Erick Julian peserta aksi kamisan mengatakan kepada insitekaltim, bahwa dirinya bersama teman-teman mengkritisi atas putusan pemerintah dalam menggandeng TNI ke ranah pendidikan yang masuk kesekolah- sekolah
“Putusan tersebut kami sayangkan, karna dasarnya untuk memberi pelatihan militer dalam dunia pendidikan bukan zamannya lagi orba muncul kembali karena dwifungsi ABRI sudah tidak diberlakukan lagi, dan ini menurutnya akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti kembali kebelakang lagi,” tuturnya.
Aksi ini juga turut digelar diberbagai kota diseluruh Indonesia seperti Surabaya, dan Jakarta.Selain orasi, pembacaan puisi juga di pentaskan sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah
Sebelumnya Panglima TNI,Hadi Tjahjanto menjelaskan materi pembinaan akan bersumber kepada penyiapan krakter siswa berdasarkan empat pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, undang-undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tungka Ika
“Tujuannya untuk menyiapkan krakter siswa dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2045,”tegasnya (Dika)
