Insitekaltim, Samarinda – Menjelang rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada 21 April 2026, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya sistem pengamanan yang terpusat di bawah kendali aparat resmi, yakni TNI dan Polri.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi upaya preventif untuk menghindari potensi gesekan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menilai pengamanan yang tidak terkoordinasi berisiko memicu situasi yang tidak kondusif di lapangan.
“Seluruh pengamanan harus dalam satu komando, mengikuti arahan dari TNI dan Polri,” ujarnya, Senin 20 April 2026.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah melakukan koordinasi bersama jajaran kepolisian, termasuk Polda Kaltim dan Polresta Samarinda, guna memastikan kesiapan pengamanan berjalan optimal saat aksi berlangsung.
Koordinasi tersebut bertujuan untuk meminimalkan potensi keributan serta memastikan seluruh elemen yang terlibat memahami peran dan batasannya masing-masing di lapangan.
Meski demikian, Andi Harun tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan unsur lain dalam pengamanan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun pihak tertentu yang telah mengantongi izin resmi.
Namun, seluruh unsur tersebut tetap harus berada dalam koordinasi aparat utama agar pengamanan tetap terkendali dengan baik.
“Saya berharap dengan sistem pengamanan yang terstruktur dan terpusat pelaksanaan aksi dapat berjalan tertib, aman, serta tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat luas di Kota Samarinda,” pungkasnya.
