Insitekaltim, Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mendengarkan begitu banyak orasi dan kritik.
Salah satu masalah yang gencar disampaikan gabungan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kaltim adalah soal kematian warga di Kabupaten Paser akibat perseteruan di jalur tambang.
“Masalahnya daerah tidak bisa bertindak karena kewenangan ada di pusat, tetapi pusat tidak mau tahu. Inilah yang menjadi aspirasi kami,” ungkap Akmal kepada Tim Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, yang dipimpin Ketua Tim Prolegnas DPR RI dari Fraksi Partai PDIP Mayjen TNI Purn Sturman Panjaitan di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (23/12/2024).
Akmal meminta anggota DPR RI melalui Tim Prolegnas dapat memperjuangkan dan memikirkan regulasi yang tepat untuk pemerintah daerah sebagai eksekutor.
Selanjutnya, Akmal juga menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari masalah haji dan umrah hingga kesejahteraan ASN.
Akmal menyebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan mengenai efisiensi dana di daerah sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran pengelolaan anggaran.
“Ini harus diperjelas oleh DPR RI tentang efisiensi bagi ASN. Itu harus dipertegas,” kata Akmal Malik.
Bukan hanya itu, Akmal juga menegaskan adanya kebijakan pusat terkait indeks kinerja yang dirasa belum berjalan maksimal. Menurutnya, pemerintah pusat perlu mengukur alokasi anggaran berdasarkan hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat dan bukan pada indeks kinerja.
“Kami harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kritik Akmal.
Seharusnya, menurut Akmal yang diukur itu berapa jalan yang sudah dibangun, berapa sambungan listrik yang sudah diselesaikan. Juga jumlah rumah layak huni yang disiapkan.
“Seharusnya begitu, bukan indeks kinerja dan itu hanya pusat yang tahu parameternya. Ini rumit,” kritik Akmal.
