Reporter: Galih – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 dari Pemprov Kaltim, masih menjadi polimik baik ditatanan masyarakat maupun pengambil kebijakan sehingga sampai hari ini dikabarkan belum semuanya bantuam tersebut tersalurkan. Sementara bantuan dari pemerintah daerah di masing masing kabupaten/kota maupun bantuan pusat sudah mereka menerima.
Sebagaimana disampaikan anggota Komisi I DPRD Kaltim Agil Suwarno, kepada awak media, Selasa (2/6/2020). Ia mengatakan bantuan sebesar Rp.250 ribu perbulan kepada masyarakat menurut dirinya kurang layak. Karena tidak relevan dengan anggaran daerah maupun desa yang terbilang cukup besar.
Sementara bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sampai saat ini masih dikabarkan belum semuanya tersalurkan, kalau melihat angka sumbangannya tidak seberapa hanya setiap warga mendapatkan Rp. 250 ribu per KK. Sedangkan dari Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial. Ada 12 ribu data yang sudah diserahkan ke Dinsos Provinsi.
“Jadi data yang sudah di serahkan sampai tanggal 16 Mei lalu tidak ada yang di eksekusi, sehingga kami ini bingung sebenarnya data ini di periksa sistemnya seperti apa,”kata Agil Suwarno
Lebih lanjut, padahal janji pemerintah ketika hearing data penerima bansos dari bulan April, Mei dan Juni selama tiga bulan akan di eksekusi (dibagikan) tapi kenyataan belum juga. Anggaran provinsi itu secara menyeluruh awalnya di sampaikan 388 miliar. Tau-tau munculah angka 250 ribu. Itu juga bukan dari DPRD. melainkan putusan Tim Gugus Tugas Provinsi.
Mengenai layak atau tidak layak, setelah kami melakukan kunjungan ke daerah ternyata hampir sebagian besar menyatakan itu tidak layak bantuan 250 ribu diberikam kepada masyarakat.
“Sebenarnya gampang, bantuan sosial dari Pemprov Kaltim diserahkan langsung kepada kabupaten/kota, biarkan mereka mengeksekusi, karena dia lebih tau mana yang membutuhkan maupun tidak,” tegasnya
