Reporter: Syifa – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Anggota Komisi l DPRD Bontang Abdul Haris mempertanyakan data warga miskin di Kota Bontang.
Pertanyaan itu ia sampaikan pada Rapat Kerja (Raker) Komisi l DPRD Bontang bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) di Ruang Rapat 3 Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (25/8/2020).
“Kalau melihat data yang ada saat ini, data terpadunya kemudian disandingkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan data perjiwa, maka timbullah pertanyaan itu,” kata Abdul Haris.
Menurutnya ditinjau secara data jawabannya sudah ada. Namun timbul pula pertanyaan bahwa apakah data tersebut benar?
“Jangan-jangan kita mengakomodir masuk dalam kategori miskin itu berdasarkan kepentingan tertentu,” ucap Abdul Haris meragukan.
Menjawab keraguan itu, Kepala Dinsos-PM Abdu Safa Muha memastikan bahwa semua data warga tidak semu, sebab sinkronisasi data dirinya dengan kelurahan tetap sama.
“Karena informasinya itu dari sana. Kalau dikatakan tidak semua, kenapa? Basis datanya sensus ekonomi BPS 2015. Itu basis utamanya,” jelas Abdu Safa.
Selain itu, setiap tahun juga dilakukan dinamisasi.
“Dinamisasi itu artinya jika ada yang tidak memenuhi kriteria itu lagi, maka itu boleh diusulkan untuk dilakukan pergantian,” tandasnya.
