Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp3,4 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp1,301 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Target tersebut naik sekitar Rp97 miliar dari usulan awal.
“PAD-nya di Rp1,301 triliun. Jadi total APBD kita itu Rp3,4 triliun untuk tahun 2025,” ujar Neneng, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurutnya, kenaikan target PAD tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah akan mengoptimalkan potensi pendapatan yang sudah ada, termasuk melalui peningkatan penagihan dan optimalisasi sejumlah sektor pendapatan.
“Dari optimalisasi pajak, tapi tidak menambah tarif pajaknya. Kita optimalisasi yang sudah ada, misalnya dari sisi penagihan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Selain pajak, sejumlah sektor lain juga akan didorong untuk meningkatkan pendapatan daerah, di antaranya parkir dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Neneng menyebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut turut memberikan kontribusi dalam upaya mencapai target PAD tersebut.
“Dari beberapa item pendapatan yang lain, misalnya dari parkir, kemudian dari retribusi PBG. Semua OPD pemungut memberikan kontribusi untuk kenaikan,” katanya.
Fokus Pelayanan Dasar
Dari sisi belanja, Pemkot Samarinda akan tetap mengarahkan APBD 2025 pada program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Neneng mengatakan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah. Kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun akan dilakukan dengan penajaman berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita lebih fokus lagi ke kesehatan, pendidikan, infrastruktur juga. Walaupun tidak ada proyek-proyek yang besar, kita masih fokus ke pelayanan dasar,” tuturnya.
Untuk sektor kesehatan, salah satu perhatian pemerintah berkaitan dengan pembiayaan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.
Sementara di bidang pendidikan, renovasi sekolah tetap menjadi salah satu program yang akan dipertimbangkan. Namun, pemerintah belum menetapkan jumlah sekolah yang akan direnovasi karena masih harus menyesuaikan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
“Kalau renovasi sekolah insya Allah ada. Cuma nanti kita detail lagi. Kita urutkan lagi ranking-nya. Mana yang paling prioritas, semuanya prioritas, cuma kita sesuaikan lagi dengan ketersediaan anggarannya,” jelas Neneng.
Ia mengatakan pemerintah telah memiliki data kondisi berbagai fasilitas pelayanan publik, mulai dari sekolah, Puskesmas, kantor kelurahan, penerangan jalan hingga ruas jalan yang rusak.
Data tersebut nantinya menjadi bahan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Database itu sudah lengkap. Mana-mana sekolah yang paling parah sampai yang mungkin masih bisa tahun depan lagi, kita ada datanya. Di Disdik sudah lengkap,” katanya.
Proyek Baru Diperketat, Penyelesaian yang Berjalan Tetap Prioritas
Neneng menegaskan pemerintah akan lebih selektif terhadap pembangunan proyek baru. Sementara proyek yang sudah berjalan dan tinggal memasuki tahap penyelesaian tetap menjadi prioritas.
“Kalau yang sudah tinggal penyelesaian, itu tetap jadi prioritas. Tapi kita lihat lagi kemampuan daerahnya seperti apa,” ujarnya.
Hal tersebut juga berlaku terhadap rencana pembangunan Teras Samarinda tahap berikutnya. Menurut Neneng, pembangunan tahap baru akan kembali dipertimbangkan dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
“Kita selesaikan dulu yang ada-ada ini, kita fokus ke pelayanan dasar, untuk pelayanan masyarakat. Itu yang kita fokus,” katanya.
Efisiensi Masih Berlanjut
Kebijakan efisiensi juga masih akan diterapkan dalam penyusunan APBD 2025. Sejumlah penghematan yang telah dilakukan sebelumnya akan tetap dipertahankan.
“Masih hawa efisiensi masih terbawa. Nanti pola-pola seperti penghematan makan minum, penghematan perjalanan dinas, yang lainnya masih tetap. BBM, itu masih kita laksanakan seperti itu,” ungkapnya.
Pemerintah juga masih memperhatikan penyelesaian kewajiban pembayaran utang daerah. Neneng berharap kewajiban yang ada pada tahun berjalan dapat diselesaikan sehingga beban yang harus dibawa ke 2025 dapat ditekan.
“Kita lihat nanti tahun ini, mudah-mudahan selesai. Tapi kalau masih ada yang harus kita gendong lagi, 2025 nanti kita selesaikan. Mudah-mudahan habis yang tahun ini,” katanya.
Bankeu Tahap Pertama Rp77 Miliar Sudah Cair
Di sisi lain, Neneng memastikan bantuan keuangan (Bankeu) tahap pertama dari pemerintah provinsi sebesar Rp77 miliar telah dicairkan.
Menurutnya, pencairan tersebut dapat segera didistribusikan kepada pelaksana pekerjaan, terutama untuk pembayaran uang muka pekerjaan yang bersumber dari Bankeu.
“Yang tahap satu itu sudah cair, itu Rp77 miliar. Jadi sudah bisa kita planning pembayaran yang biasanya kalau tahap satu ini untuk pembayaran uang muka pekerjaan,” jelasnya.
Optimalisasi Parkir Jadi Perhatian
Pemkot Samarinda juga akan mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir. Neneng mengatakan pemerintah bersama DPRD Kota Samarinda akan berkolaborasi untuk mengawal pengelolaan parkir agar potensi pendapatannya dapat dimaksimalkan.
“Nanti kita kolaborasi dalam mengawal parkir ini supaya bisa maksimal,” ujarnya.
Ia mengatakan bentuk teknis kolaborasi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut antara Dinas Perhubungan dan DPRD Kota Samarinda.
Neneng menambahkan, DPRD juga siap memberikan masukan kepada OPD pemungut dalam mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah.
“Nanti dari sisi pendapatan pun insya Allah dari Banggar, secara keseluruhan malah dari seluruh anggota DPRD Kota Samarinda siap berkolaborasi untuk memberikan pengayaan wawasan, saran dan masukan kepada OPD pemungut,” pungkasnya.
