Insitekaltim, Bontang – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dirancang mencetak lulusan siap kerja justru masih menjadi penyumbang angka pengangguran terbuka terbesar di Indonesia. Kondisi itu dinilai menunjukkan adanya jurang antara pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan riil dunia industri.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pelatihan kepala sekolah dan guru SMK swasta se-Kota Bontang yang diikuti 68 peserta, Kamis, 23 Juli 2026.
Dewan Pendidikan Kaltim Rediyono menilai, pembenahan SMK tidak cukup hanya menambah jurusan atau mengganti kurikulum, tetapi harus menyentuh kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.
“Kalau lulusan SMK masih mendominasi angka pengangguran, berarti ada yang belum nyambung antara proses pendidikan dengan kebutuhan industri,” kata Rediyono.
SMK swasta memiliki peluang yang sama untuk bersaing dengan sekolah negeri, tetapi syaratnya tidak ringan. Sekolah harus membuktikan kualitasnya melalui kurikulum yang relevan, guru yang kompeten, serta fasilitas praktik yang mengikuti perkembangan teknologi.
Bagi Rediyono, persaingan antar-SMK kini tidak lagi ditentukan oleh status negeri atau swasta. Dunia usaha lebih melihat kompetensi lulusan daripada asal sekolahnya.
“SMK swasta harus bisa berdiri tegak. Ukurannya bukan status sekolah, tetapi mutu layanan dan kualitas lulusannya,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik praktik promosi sejumlah sekolah yang menawarkan pendidikan gratis, tetapi di lapangan masih membebankan berbagai pungutan kepada orang tua.
Menurutnya pola semacam itu justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
“Kalau sejak awal menyatakan sekolah gratis, jangan di tengah jalan muncul pungutan lain. Semua biaya harus dijelaskan secara terbuka, jangan seperti membeli kucing dalam karung,” tegasnya.
Selain transparansi biaya, hubungan sekolah dengan dunia usaha masih perlu diperkuat. Kurikulum, praktik kerja industri, hingga fasilitas pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi agar lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Ia juga mendorong kepala sekolah lebih berani melakukan inovasi dalam pengelolaan sekolah, termasuk membangun kemitraan dengan industri dan memperbarui fasilitas praktik siswa.
“Target akhirnya bukan sekadar meluluskan siswa, tetapi memastikan mereka memiliki keterampilan yang membuat mereka mudah terserap dunia kerja atau mampu membuka usaha sendiri,” pungkasnya.
