Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi menyoroti masih rendahnya realisasi retribusi daerah pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2026. Meski sistem transaksi pemerintahan sudah mayoritas berbasis digital, peningkatan penerimaan daerah dinilai belum berjalan optimal.
Secara umum realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda masih tergolong positif karena berhasil melampaui target triwulan pertama yang dipatok sebesar 15 persen.
“Kalau tadi itu masih pemaparan triwulan pertama ya. Secara umum relatif cukup baik karena PAD sudah mencapai 17,24 persen,” ujarnya usai menghadiri high level meeting di Ballroom Arutala Lantai 4 Bapperida Kota Samarinda, Jumat, 22 Mei 2026.
Kontribusi terbesar PAD masih berasal dari sektor pajak daerah seperti pajak makanan dan minuman, listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hotel, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Pajak daerah juga sudah di angka 20,11 persen. Itu terbesar dari pajak makanan-minuman, listrik, BPHTB, hotel, sama PBB-P2,” katanya.
Lemahnya realisasi sektor retribusi daerah yang baru menyentuh angka 11,72 persen. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan disebut masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan.
“Yang masih lemah itu retribusi daerah, masih 11,72 persen. Ada beberapa OPD yang masih jauh di bawah target,” tegas Iswandi.
Rendahnya capaian retribusi di sejumlah OPD seperti Dinas Perhubungan yang realisasinya disebut hanya berada di kisaran 0,6 hingga 0,7 persen.
Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Umum Sekretariat Daerah juga dinilai masih rendah.
“Retribusi di Dinas Perhubungan misalnya tadi saya catat hanya sekitar 0,6 sampai 0,7 persen. BPKAD 5,84 persen dan Bagian Umum Setda sekitar 11,84 persen,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD tetap mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintahan. Sejumlah OPD disebut sudah mencapai 100 persen transaksi non tunai atau elektronik.
“Digitalisasi transaksi meningkat, beberapa OPD sudah 100 persen. Dinas Kesehatan, Perikanan, PUPR, DPMPTSP, DLH itu sudah digital semua,” katanya.
Akan tetapi, menurut Iswandi, digitalisasi belum otomatis berdampak pada peningkatan penerimaan daerah apabila persoalan mendasar seperti pendataan objek pajak dan pengawasan belum dibenahi secara serius.
“Digitalisasi belum otomatis meningkatkan penerimaan. Masih ada potensi masalah pada pendataan objek pajak, pengawasan, bahkan kemungkinan kebocoran,” ujarnya.
Sebagai solusi, DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota membangun sistem dashboard PAD berbasis real time agar monitoring capaian pendapatan tiap OPD dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
“Kalau saya solusinya minimal Pemkot harus membuat dashboard PAD per OPD, real time. Jadi bisa dipantau harian atau mingguan, jangan menunggu laporan triwulan baru dievaluasi,” tegasnya.
Ia menilai pola evaluasi triwulan yang selama ini berjalan membuat pemerintah terlambat mengetahui persoalan di lapangan.
“Kalau kita monitor per triwulan itu telat. Penyakitnya baru ketahuan di akhir,” katanya.
Selain itu, pola realisasi pendapatan daerah yang kerap menumpuk di akhir tahun anggaran atau yang disebutnya sebagai bubble pendapatan. Kondisi itu dinilai kurang sehat bagi tata kelola keuangan daerah.
“Kebanyakan terjadi bubble pendapatan di ujung tahun. Seharusnya distribusi pendapatan lebih merata tiap triwulan,” ujarnya.
Ke depan, DPRD meminta seluruh OPD dengan capaian rendah agar menyampaikan kendala yang dihadapi serta memetakan potensi riil penerimaan yang masih bisa dioptimalkan.
“OPD yang pencapaiannya di bawah target harus menyampaikan penyebabnya apa, kendalanya apa, dan potensi riilnya bagaimana,” tandasnya.
