Insitekaltim, Samarinda — Program pendidikan gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tetap berkelanjutan.
Di tengah keterbatasan anggaran, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud mengusulkan, program tersebut lebih difokuskan pada sektor pendidikan yang menjadi kewenangan utama pemerintah provinsi, yakni SMA dan SMK, serta masyarakat kurang mampu.
Ia menilai Program Pendidikan Gratispol merupakan kebijakan progresif yang patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah agar tidak mengganggu prioritas pembangunan lainnya.
“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri itu memang kewajiban provinsi. Yang jadi pertanyaan itu kegiatan Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya itu gawenya pusat, bukan provinsi,” ujar Syahariah, Senin, 18 Mei 2026.
Menurutnya, secara kewenangan pemerintah provinsi memang bertanggung jawab terhadap pendidikan menengah, sementara pendidikan tinggi seperti S1, S2, hingga S3 merupakan ranah pemerintah pusat.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mendorong program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan menekan angka kemiskinan.
“Saya merasa bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan S1, S2, S3 gratis,” katanya.
Namun, Syahariah mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini mengalami tekanan cukup besar.
Dalam perencanaan awal, kapasitas APBD Kaltim diproyeksikan mencapai sekitar Rp24 triliun, namun dalam pelaksanaannya turun menjadi sekitar Rp12 triliun.
Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program-program besar, termasuk Gratispol.
Berdasarkan laporan LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, realisasi beasiswa pendidikan telah mencapai Rp288,5 miliar yang disalurkan kepada 63.603 mahasiswa.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim juga menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa menerima manfaat program sepanjang 2026 dengan proyeksi anggaran sekitar Rp813,5 miliar untuk beasiswa pendidikan tinggi.
Sementara di sektor pendidikan menengah, program Gratispol juga diwujudkan melalui pemberian seragam gratis kepada 65.004 siswa baru SMA/SMK/SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Pemprov juga menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri, dan swasta untuk skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara langsung ke kampus.
Meski capaian program dinilai cukup signifikan, ia meminta pelaksanaan Gratispol tetap dilakukan secara selektif dan tepat sasaran agar tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
“Kalau pun S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” tegas Syahariah.
Ia menilai prioritas utama seharusnya diberikan kepada pendidikan menengah dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.
Selain menyoroti anggaran, Syahariah juga menanggapi kritik sebagian mahasiswa terhadap pelaksanaan program Gratispol.
Ia berharap aspirasi dapat disampaikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif.
“Kalau ada yang kurang, mari bicara baik-baik. Saya hanya berharap mahasiswa juga menghargai upaya pemerintah,” tandasnya.
