Insitekaltim, Samarinda – Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim) Rina Zainun menyoroti kasus meninggalnya seorang siswa SMK kelas 2 yang sempat menjadi perhatian publik.
Ia menegaskan pentingnya melihat persoalan ini secara menyeluruh, termasuk kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Rina menjelaskan, pihaknya menerima laporan awal dari salah satu komite terkait adanya siswa yang meninggal dunia, dan sempat disolatkan di lingkungan sekolah, yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat.
“Awalnya ada kecurigaan karena disolatkan di sekolah. Setelah kami konfirmasi langsung ke rumah duka, ternyata hal itu dilakukan karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan,” ujarnya, Kamis 30 April 2026.
Ia mengungkapkan, rumah keluarga almarhum memiliki keterbatasan ruang, sehingga proses pemulasaran hingga salat jenazah dilakukan di sekolah dengan bantuan penuh dari pihak sekolah.
“Mulai dari pemulasaran, salat jenazah, hingga proses pemakaman semuanya dibantu oleh pihak sekolah,” jelasnya.
Namun, Rina mengaku prihatin terhadap kondisi yang melatarbelakangi kejadian tersebut, khususnya dugaan faktor ekonomi yang membuat seorang siswa harus tetap menggunakan perlengkapan lama, termasuk sepatu sekolah.
“Kalau memang benar sepatu yang dipakai sejak kelas 1 masih digunakan di kelas 2, sementara kondisi fisik anak sudah berubah, ini menjadi perhatian kita bersama. Ini menunjukkan masih ada persoalan ekonomi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kasus ini menjadi gambaran bahwa masih terdapat masyarakat miskin ekstrem di Kaltim yang belum sepenuhnya terdata dan tersentuh bantuan pemerintah.
Rina juga menekankan pentingnya peran Ketua RT sebagai ujung tombak pendataan masyarakat di tingkat paling bawah. Ia menilai, data yang akurat menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
“RT harus mendata seluruh warga, baik yang ber-KTP di wilayah tersebut maupun pendatang yang tinggal sementara. Semua harus terdata agar pemerintah bisa mengetahui kondisi riil di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, tidak boleh ada lagi perbedaan perlakuan antara warga asli dan pendatang selama mereka memiliki KTP Kaltim.
“Selama mereka memiliki KTP Kaltim, mereka adalah warga kita. Tidak boleh ada istilah ini warga saya atau bukan warga saya,” tegas Rina.
Selain itu, ia juga mengungkapkan masih adanya anak-anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi dan akses.
“Kami menemukan ada puluhan anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Bahkan ada yang mengalami kondisi kesehatan memprihatinkan akibat kurangnya perhatian dan keterbatasan ekonomi,” ungkapnya.
Rina berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pendataan, meningkatkan perhatian terhadap masyarakat rentan, serta memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan hak pendidikan dan kesehatan karena faktor ekonomi.
“Ini harus menjadi evaluasi bersama. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
