Insitekaltim, Samarinda – Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kota Samarinda menuai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya sebagai tindakan kriminal yang mengerikan, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial yang lebih luas di masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra menegaskan, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Ia menyebut kasus ini sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan sekaligus menjadi alarm bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi persoalan.
“Semua orang pasti tidak ada yang membenarkan kasus seperti ini. Ini sangat mengerikan sekali,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Selasa 24 Maret 2026.
Menurut Samri, peristiwa tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman yang berkembang menjadi rasa sakit hati. Kondisi emosional yang tidak terkendali kemudian mendorong pelaku mengambil langkah ekstrem hingga berujung pada tindakan kriminal.
Ia menekankan setiap konflik seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik serta klarifikasi atau tabayun, bukan dengan kekerasan.
“Ketika ada permasalahan, seharusnya dibicarakan baik-baik. Jangan sampai berujung pada tindakan seperti ini,” katanya.
Selain faktor emosional, Samri juga menyinggung kemungkinan adanya motif lain, termasuk keinginan menguasai barang milik korban. Namun, menurutnya, apa pun latar belakangnya, tindakan tersebut tidak sebanding dengan konsekuensi yang ditimbulkan.
“Kalau dibandingkan dengan nilai barang seperti motor atau handphone, tentu tidak sebanding dengan nyawa,” tegasnya.
Ia menilai tindakan menghilangkan nyawa seseorang, terlebih dengan cara sadis, tidak hanya merugikan korban tetapi juga membawa pelaku pada konsekuensi hukum yang berat.
Lebih lanjut, Samri turut menyoroti kemungkinan tekanan ekonomi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tindakan kriminal. Ia menilai kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong seseorang mengambil keputusan di luar batas rasional.
“Bisa jadi ada motif ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat kita bisa saja menjadi pemicu,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan ekonomi yang mendesak kerap membuat seseorang nekat melakukan tindakan melanggar hukum, meskipun pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. DPRD, kata dia, terus mendorong agar penggunaan anggaran daerah difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Orientasi penggunaan anggaran harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Samri juga menilai masih terdapat sejumlah program yang belum memberikan dampak signifikan, sehingga perlu dievaluasi agar anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia berharap pemerintah ke depan lebih fokus pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi. Dengan meningkatnya kesejahteraan, ia optimistis potensi terjadinya tindak kriminal dapat ditekan.
“Kalau kebutuhan masyarakat terpenuhi, tentu potensi kejahatan bisa berkurang,” ujarnya.
Melalui peristiwa ini, Samri mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan akal sehat serta penyelesaian konflik secara bijak. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Peristiwa ini diharapkan tidak hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bersama guna memperbaiki kondisi sosial dan mencegah terulangnya tinak kriminal yang merugikan semua pihak.