Insitekaltim, Samarinda — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah menekankan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna ke-22 DPRD Provinsi Kaltim yang digelar di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.
Menurut Syarifatul, RPJMD merupakan penjabaran konkret dari visi dan misi kepala daerah yang kemudian dijalankan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk itu, DPRD merasa perlu mengundang OPD-OPD terkait untuk melihat secara langsung arah anggaran, prioritas program, hingga kendala teknis yang dihadapi.
“Karena RPJMD itu penjabaran visi dan misi di masing-masing OPD, kita undang siang ini OPD-OPD yang di dalamnya banyak memuat visi misi. Jadi kita ingin lihat langsung anggarannya, prioritasnya apa saja, dan kendala apa yang mereka hadapi,” ujarnya.
Komisi III, kata dia, berkomitmen untuk mengawal jalannya pelaksanaan visi misi kepala daerah agar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya DPRD telah menerima pemaparan dari Bappeda dan selanjutnya akan menggali masukan dari Tim Percepatan Pembangunan.
“Kemarin kami sudah rapat dengan Bappeda untuk dengar pemaparannya. Ke depan kita juga akan minta masukan dari Tim Percepatan. Karena kadang kala visi dan misi itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Jadi kita harus pastikan pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran,” tegasnya.
Salah satu program yang mendapat sorotan adalah Gratispol. Salah satunya program pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi bagi warga ber-KTP Kaltim. Meski program ini dinilai mulia, namun Syarifatul mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus mempertimbangkan efisiensi dan ketepatan sasaran.
“Program Gratispol ini memerlukan anggaran sangat besar, sekitar Rp5,5 triliun. Kita tentu ingin program ini bisa menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tapi kita juga tahu anggaran kita terbatas. Kadang, masyarakat yang sebenarnya mampu pun tetap menerima karena sasarannya adalah seluruh warga ber-KTP Kaltim,” jelasnya.
Untuk itu, ia mengusulkan adanya proses verifikasi dan evaluasi agar program ini bisa dijalankan dengan lebih efisien. Dana yang dihemat dari efisiensi ini bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih mendesak sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dapil.
“Kami berharap dengan verifikasi seperti ini, anggaran bisa lebih efisien dan bisa digunakan juga untuk kebutuhan lain di daerah-daerah yang masih sangat memerlukan, seperti dapil kami,” imbuhnya.
Syarifatul yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Berau juga menyoroti persoalan mendasar terkait infrastruktur, khususnya akses menuju destinasi wisata. Menurutnya, potensi wisata alam di Berau sangat besar, tetapi belum didukung oleh infrastruktur yang memadai.
“Infrastruktur di tempat kami, di Berau, masih jauh dari kata maksimal. Tidak seperti di Samarinda atau Balikpapan yang masalahnya paling-paling soal banjir. Kalau kami, di Berau, memang punya spot-spot wisata yang cantik, alami, tapi aksesnya masih sulit,” katanya.
Ia mencontohkan saat melakukan reses ke wilayah Merabu, di mana terdapat sejumlah destinasi alam yang sangat indah namun akses jalannya masih buruk.
“Kami waktu reses ke Merabu, banyak sekali spot wisata yang alami dan sudah dikenal wisatawan luar negeri. Tapi untuk masuk ke sana masih harus melewati jalan berlumpur dan berdebu, apalagi kalau hujan. Jadi bagaimana kita mau jual pariwisata kalau aksesnya saja masih begitu,” jelasnya.
Syarifatul berharap agar ke depan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya untuk wilayah-wilayah potensial seperti Berau, bisa ditingkatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar.
“Daerah kami luas sekali, dan sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang merata. Kalau mau pariwisata berkembang, akses ke lokasi harus dibuka dan diperbaiki,” tutupnya.