Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengapresiasi kesigapan dan kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah selama Mei 2025.
Salah satu bentuk nyata keseriusan Pemkot adalah pelaksanaan pekerjaan perbaikan infrastruktur hingga malam hari di titik-titik rawan banjir.
Hal ini disampaikan oleh Jahidin, anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Samarinda, yang menyatakan bahwa kinerja pemkot layak diapresiasi, meskipun tantangan alam yang dihadapi cukup kompleks.
“Kita harus jujur, keadaan alam di Samarinda memang rawan banjir, karena curah hujan tinggi dan posisi kota di dataran rendah. Tapi kerja keras dari wali kota dan jajarannya sudah sangat terasa. Mereka bekerja siang malam, bahkan malam hari pun alat berat dan pekerja masih di lapangan,” ujar Jahidin, Senin 2 Juni 2025.
Ia mencontohkan salah satu titik yang menjadi perhatian serius adalah Jalan Ir Juanda menuju Karang Asam, tepatnya di depan Universitas 17 Agustus. Proyek drainase dan perbaikan jalan di kawasan ini dilakukan hingga malam hari, demi mempercepat pengendalian banjir.
“Saya melihat sendiri, malam hari proyek masih berjalan. Ini bukan sekadar simbolis, tapi bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Jahidin menilai, meski banjir masih terjadi, durasi genangan kini sudah jauh lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutkan saat ini, genangan air di sebagian besar titik bisa surut dalam hitungan satu hingga dua jam, sementara dulu bisa mencapai empat hari baru bisa dilewati.
“Kalau kita flashback, dulu banjir bisa bertahan berhari-hari. Sekarang, satu-dua jam sudah bisa lewat. Ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan dalam manajemen drainase kota,” jelasnya.
Banjir besar terjadi di Samarinda pada 12 dan 27 Mei 2025. Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari menyebabkan genangan setinggi 50–100 cm di berbagai titik. Beberapa wilayah terdampak antara lain Jalan DI Panjaitan, Simpang Mugirejo, Air Hitam, Jalan P. Suryanata, Pasar Pagi, hingga Sungai Karang Mumus dan Bengkuring. Selain itu, lima kejadian longsor dan satu pohon tumbang juga tercatat, menambah kompleksitas penanganan.
Banjir juga berdampak pada dunia pendidikan. Sejumlah sekolah di Kecamatan Palaran seperti SMPN 13, SDN 05, SDN 011, SDN 014, dan SDN 019 turut terendam, mengganggu proses belajar mengajar.
Jahidin menekankan kerja pemerintah kota harus dibarengi dengan dukungan lintas sektor, termasuk pemprov dan DPRD. Selain mendorong anggaran dan kebijakan, DPRD juga punya peran penting dalam mengawasi implementasi proyek strategis penanganan banjir seperti normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), pembangunan kolam retensi di Pampang, serta peningkatan sistem drainase di berbagai titik kota.
“Kami dari DPRD tentu akan terus mengawal program-program ini agar benar-benar sampai ke rakyat. Infrastruktur dan pengendalian banjir adalah hak dasar warga,” ujarnya.
Selain aspek teknis, Jahidin juga menyoroti pentingnya edukasi publik terkait kesadaran lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan penggunaan ruang terbuka hijau.
Di akhir pernyataannya, Jahidin berharap agar kerja keras pemerintah kota didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian banjir tidak bisa bergantung pada satu pihak saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif.
“Pemerintah sudah bekerja keras, kita sebagai warga juga harus ikut jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan aktif menyampaikan aspirasi secara konstruktif,” tutupnya.(Adv)
