Insitekaltim, Samarinda – Samarinda kian dirundung polemik dengan langkanya pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang kini menjadi masalah akut. Anggota DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin menyoroti peran pedagang eceran ilegal yang bak bara api dalam tumpukan jerami, memperburuk ketidakseimbangan distribusi BBM di lapangan.
Fuad meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas dengan menggandeng aparat penegak hukum, agar distribusi BBM khususnya subsidi dapat kembali merata dan tepat sasaran.
Politikus Partai Gerindra itu memaparkan bahwa regulasi untuk penyaluran BBM sejatinya sudah ada, tetapi celah dalam pelaksanaan membuka jalan bagi oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan memperjualbelikan BBM secara ilegal.
“Sebenarnya sudah ada regulasi untuk mencegah penjualan BBM tanpa izin. Sayangnya, ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan pribadi,” terang Fuad, menggarisbawahi bahwa praktik ilegal ini tidak bisa lagi dibiarkan.
Fuad mengungkapkan fenomena lain yang lebih memprihatinkan adanya dugaan kolusi di SPBU. Bahkan, beberapa oknum pembeli menawarkan imbalan kepada operator SPBU untuk mendapatkan jatah BBM lebih dari batas yang telah ditetapkan. Akibatnya, antrean panjang tak terhindarkan dan ketersediaan BBM terus tergerus.
“Inilah yang membuat stok BBM cepat habis di SPBU, mengakibatkan antrean panjang dan kelangkaan yang dirasakan oleh masyarakat luas,” tegasnya.
Tak hanya masalah distribusi, menjamurnya pedagang eceran ilegal juga menghadirkan risiko keamanan yang besar. Fuad menyebutnya sebagai hal yang berpotensi menciptakan bencana. Pedagang eceran yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti penyimpanan yang tak layak dan jarak yang terlalu dekat, menambah risiko kebakaran yang mengintai masyarakat sekitar.
“Kondisi ini menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani, karena jika dibiarkan dapat menyebabkan bencana yang tidak diinginkan,” lanjutnya, menggambarkan potensi bahaya yang ada.
Demi menekan risiko dan menormalisasi kembali distribusi BBM, Fuad mendesak pemerintah agar lebih ketat mengawasi penjualan BBM eceran ilegal. Evaluasi menyeluruh dan penegakan aturan perlu digencarkan agar keamanan dan kelancaran distribusi BBM kembali terjamin.
“Kami mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam menindak pedagang BBM eceran yang tidak mengikuti standar keamanan, demi melindungi keselamatan warga,” tutup Fuad.
Dengan desakan yang kian kuat dari DPRD Kaltim, masyarakat berharap distribusi BBM di Samarinda segera membaik, tidak lagi hanya menjadi ‘ladang api’ bagi mereka yang mencari keuntungan pribadi, melainkan kembali menjadi sumber energi yang aman dan merata.
