Insitekaltim,Bontang – DPRD Kota Bontang mengadakan konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Selasa (9/7/2024) lalu.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Maming menyampaikan keinginannya agar perwakilan forum disabilitas Kota Bontang turut hadir dalam rapat ini.
“Kami berharap mereka juga hadir dalam rapat kali ini, namun nyatanya tidak hadir,” ujar Maming.
Menurut Maming, tujuan konsultasi untuk mendapatkan masukan yang konstruktif, agar perda yang sedang disusun menjadi lebih sempurna.
“Jika dapat masukan dari bapak ibu sekalian, raperda ini akan lebih sempurna,” katanya.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, pihaknya menggodok raperda ini berdasarkan aspirasi masyarakat, khususnya komunitas difabel.
“Kami ingin mengejawantahkan aspirasi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Itulah salah satu dasar kami menginisiasi untuk menyusun perda ini,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maming kembali mengharapkan kehadiran komunitas difabel dalam agenda mendatang.
“Merekalah yang menjadi subjek dalam aturan ini. Kami ingin mengejawantahkan aspirasi masyarakat terkhusus penyandang disabilitas. Kami harap sebenarnya ada perwakilan disabilitas yang hadir,” ucapnya.
Lebih jauh, Maming meminta agar apa yang digodok pihaknya itu diberi catatan kritis sehingga perda yang dihasilkan bisa lebih sempurna.
“Kami sangat meminta, memohon masukan dan koreksi. Karena ini melibatkan juga nantinya teman-teman dari OPD dan perusahaan. Diharapkan perda yang kita susun ini bermanfaat kepada teman-teman penyandang disabilitas,” tukasnya.
Konsultasi publik ini juga dihadiri oleh legislator lainnya seperti Adro Dita, Abdul Haris dan Tri Ismawati, serta sejumlah OPD di Kota Bontang. Di antaranya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Kesehatan.
Selain itu, hadir juga perwakilan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta beberapa badan lainnya termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang.
