Insitekaltim,Samarinda – Akses air bersih di Kota Samarinda masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan optimal. Hingga saat ini, hanya 70% warga yang dapat menikmati akses air bersih.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim mengkritik keras kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait hal ini.
Menurut dia, lemahnya koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) dan kurangnya fokus pada kebutuhan dasar masyarakat menyebabkan masalah air bersih dan sejumlah proyek lainnya tersendat.
“Koordinasi lemah. Ada proyek yang kemudian harus di-reschedule beberapa kali. Target selesai tidak tercapai, bikin schedule baru. Capek lagi dan itu potensial jadi masalah hukum. Ini kan ada masalah mismanajemen,” ungkap Rohim pada awak pers, Rabu (5/6/2024).
Rohim menyoroti bahwa meskipun wali kota telah menyatakan di forum internasional bahwa akses air bersih adalah hak asasi yang harus dipenuhi 100%, faktanya masih jauh dari itu. Tingkat kehilangan air yang masih tinggi semakin memperparah keadaan.
“Sampai sekarang, akses air bersih di Samarinda baru 70%. Tingkat kehilangan air masih tinggi, padahal wali kota di forum internasional menyebut akses air bersih adalah hak asasi yang harus dipenuhi 100%. Tapi faktanya masih jauh dari itu,” kritik Rohim.
Ia juga menyoal alokasi anggaran besar untuk proyek yang tidak termasuk kebutuhan dasar dan mendesak pemkot untuk memprioritaskan penyelesaian infrastruktur PDAM, jalan dan lampu penerangan jalan di pemukiman warga.
“Kenapa anggaran 200-300 miliar tidak digunakan untuk melengkapi infrastruktur PDAM, jalan dan lampu penerangan jalan? Itu kan kebutuhan dasar,” tegasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023, Rohim berharap pemkot dapat memperbaiki koordinasi dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Aspirasi masyarakat Samarinda menginginkan pembenahan infrastruktur dan akses air bersih yang lebih baik. Ia mendesak pemkot untuk memperhatikan masukan ini dan mengambil langkah konkret guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
