Insitekaltim,Samarinda – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan langkah signifikan dalam persiapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Langkah ini menyoroti penempatan formasi khusus bagi putra-putri Kalimantan untuk bergabung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Menteri Anas, keputusan ini merespons aspirasi kuat dari masyarakat lokal, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kami menyadari pentingnya memberikan kesempatan setara kepada warga setempat untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN,” ujarnya.
Terkait hal ini, Viko Januardhy, Ketua Bidang Politik, Kebijakan Publik, dan Ketenagakerjaan IKA Unmul, memberikan tanggapan yang mengindikasikan dukungan terhadap kebijakan afirmasi tersebut.
Menurut Januardhy, upaya afirmasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang (UUD) IKN lampiran 2. Namun, ia menekankan pentingnya mengembangkan kebijakan teknis yang memastikan masyarakat Kaltim dapat terakomodasi secara optimal.
Salah satu titik sentral dalam diskusi ini adalah penyesuaian persyaratan mendaftar sebagai CPNS, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di IKN.
Sebagai contoh, persyaratan skor TOEFL, yang saat ini adalah 500, mungkin perlu disesuaikan untuk memperhitungkan latar belakang lokal.
“Kami mengusulkan agar persyaratan TOEFL bagi sarjana di Kaltim diturunkan menjadi minimal 425-450. Kemudian, setelah diterima sebagai CPNS, kandidat tersebut berkomitmen untuk meningkatkan skor TOEFL mereka selama 1-2 tahun hingga mencapai standar 500,” jelas Januardhy.
Lebih lanjut, Januardhy menggarisbawahi bahwa pentingnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap instansi dalam menentukan persyaratan.
“Apakah penggunaan bahasa Inggris sangat diperlukan atau relatif diperlukan. Kementerian Sosial (Kemensos) misalnya mungkin berbeda dengan Kementerian Luar Negeri. Di Pemerintahan daerah khusus IKN, instansi yang berkenaan dengan Investasi Perizinan Asing berbeda dengan instansi yang mengurus Linmas atau Satpol PP,” terang Alumni Pemuda Lemhannas RI itu.
Kebijakan afirmasi ini diharapkan dapat merangsang antusiasme masyarakat Kaltim terhadap proses pembangunan dan pemindahan IKN.
Selain itu, diharapkan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di daerah tersebut.
Universitas Mulawarman (Unmul) dipandang sebagai barometer dalam konteks ini. Dengan rata-rata 5.000 sarjana yang dihasilkan setiap tahun, Unmul merupakan sumber daya penting yang dapat berkontribusi pada keberhasilan IKN.
“Sarjana-sarjana di Kaltim harus memanfaatkan peluang ini dengan baik,” ungkap Januardhy.
Januardhy juga menyerukan kepada PTN-PTS di Kaltim untuk tidak mengendurkan upaya dalam meningkatkan standar pendidikan dan kesiapan mahasiswa untuk bersaing di era baru ini.
“Kuota afirmasi bagi putra-putri Kaltim menjadi CPNS di IKN harus dilihat sebagai kesempatan yang harus dimanfaatkan secara optimal,” tandasnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, optimisme tumbuh bahwa masyarakat Kaltim akan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pembangunan dan pengelolaan IKN di masa mendatang.
Kebijakan ini tidak hanya menjadi langkah konkret dalam memperkuat keberpihakan pada masyarakat lokal, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
