Insitekaltim,Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan tahun 2024, Pemprov Kaltim akan membuat desain besar transformasi energi dan transformasi ekonomi dalam dukungan sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Sri Wahyuni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara tegas mengatur bahwa Kalimantan Timur dan provinsi di Kalimantan menjadi mitra IKN. Artinya bukan lagi sekadar menjadi daerah penyangga yang terkoneksi dengan IKN. Tapi sebagai mitra, pihak yang pertama kali menjadi relasi berkoneksi dengan IKN untuk menyuplai kebutuhan ibu kota negara baru.
“Kalau Sulawesi Tengah siap berkontribusi untuk menyuplai bahan material bangunan IKN. Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah siap menyatakan sebagai daerah penyangga untuk pasokan pangan,” kata Sri Wahyuni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Lahan dan Hilirisasi Industri Kaltim di Hotel Harris Samarinda, Senin (20/11/2023).
Pertanyaannya bagi Kaltim, sebagai mitra IKN, apa yang bisa dikontribusikan untuk IKN? Apa yang bisa IKN dapatkan dari daerah mitra sesuai dengan karakter dan produk serta potensi komoditas yang dimiliki.
Hal yang perlu menjadi perhatian, sambung Sri Wahyuni terkait ketersediaan dan ketahanan pangan. Yakni bagaimana koneksi antara kabupaten kota dengan IKN terpetakan dengan baik. Meliputi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. Termasuk juga komoditas perdagangan industri dan lainnya.
Peluang inisiasi desain besar transformasi energi dan ekonomi ini kemudian mendapat dukungan dari GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) yang juga konsen dengan perencanaan untuk pengembangan wilayah sekitar IKN.
Oleh karena itu, dengan MoU bersama GIZ pada tahun 2024 akan dilakukan kajian bersama GIZ dan tentu akan melibatkan kabupaten kota. Sekda Sri berharap kajian yang nanti dilakukan oleh GIZ, Bappeda Kaltim, akademisi bersama kabupaten kota itu tidak sepi.
“Tidak kosong dari informasi tentang potensi komoditas, kebutuhan produksi bersama, lokasi dan seterusnya. Karena itu saya menganggap bahwa FGD ini menjadi media yang sangat baik bagi provinsi untuk mendapat informasi awal dari peserta kabupaten kota,” papar Sri Wahyuni.
