Insitekaltim,Sangatta – Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim) yang juga Anggota Pansus LKPj Bupati Kutim Basti Sangga Langi meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur transparan terkait data pengelolaan keuangan tahun 2022.
Basti mengakui dirinya banyak menerima keluhan dari perusahaan-perusahaan pelaksana program kerja atau proyek pembangunan yang mengaku menerima banyak potongan dari total anggaran yang digelontorkan.
“Masa dari Rp200 juta anggaran, tapi hanya Rp175 juta saja yang diberikan. Ini sisanya kemana selain pajak,” tutur Basti kepada awak media usai kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional di Polder Ilham Maulana Sangatta, Senin (1/5/2023).
Menurut Basti besarnya potongan tentu berefek pada tidak maksimalnya realisasi pembangunan di masyarakat dimana dari target yang ditetapkan, nilainya pun bakal menyusut.
“Sekarang harga material juga mahal, kalau main potong-potong, realisasinya mungkin hanya berapa meter saja,” jelasnya.
Ia berharap BPKAD Kutim lebih terbuka dengan legislatif, mengingat kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda-beda.
“Mungkin untuk administrasi atau apa, kita minta untuk terbuka saja, biar tahu. Apa lagi BPK terus memantau kita,” imbuhnya.
Meski demikian menurutnya, administrasi pun tidak memakan biaya besar. Apalagi APBD telah menggaji seluruh aparatur negara baik ASN maupun non-ASN.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti mangkirnya kepala BPKAD Kutim sebanyak 3 kali panggilan oleh Pansus LKPj Bupati Kutim Tahun Anggaran 2022 untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Sudah tiga kali kami panggil, tapi kepala BPKAD tidak pernah hadir dengan alasan dinas luar. Makanya kami hold agenda rapat,” tandasnya.