Insitekaltim, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor berharap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) maupun masyarakat tidak hanya melakukan protes terkait persoalan-persoalan pembangunan, tapi juga memberi solusi.
“Contoh, kan ada beberapa jalan di Kaltim yang statusnya kita ubah dengan menyerahkan ke pusat. Termasuk di Paser, Kutai Karatanegara dan Kutai Barat. Seperti jalan rusak yang disampaikan pimpinan DPRD tadi yang ke arah tengah. Itu adalah jalan poros yang dibiayai oleh negara, bukan jalan kita. Jadi kalau ada apa-apa itu urusan nasional, bukan urusan provinsi,” ketus Isran.
Hal tersebut ia katakan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 dengan tema “Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” di Pendopo Odah Etam, Senin (17/4/2023).
“Seperti jalan dari Blusuh sampai ke Ujoh Bilang sampai ke Long Apari, itu sebagian merupakan share pembiayaan dengan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan. Jadi kita harus juga punya strategi untuk urusan seperti itu,” jelasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu mengaku telah menerima pokok-pokok pikiran dari DPRD Kaltim yang diserahkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Wakil Ketua I Muhammad Samsun dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo.
“Ada 500 usulan. Usulan sudah diterima oleh gubernur dalam amplop yang tebal. I love it. Itu penting, kenapa? Karena memang itulah sebuah proses dan berjalannya sebuah pemikiran, pandangan dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD Kaltim,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Isran didampingi perwakilan Forkopimda Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala Bappeda Yusliando menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Balikpapan sebagai terbaik 1, Samarinda terbaik 2 dan Bontang terbaik 3 untuk kategori kota. Sedangkan kategori kabupaten, terbaik 1, 2 dan 3 diraih oleh Berau, Kutai Kartanegara dan Paser.
Setelah dibuka secara resmi, Musrenbang RKPD 2024 kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, dengan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian dalam Negeri.
Acara juga dikuti Asisten Setda Provinsi Kaltim, Staf Ahli Gubernur, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, TGUP3 Kaltim, organisasi kemasyarakatan, serta media massa.
Tampak hadir, Wali Kota Bontang Basri Rase, Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi dan Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan.
