Reporter: Iren – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Di tengah krisis keuangan daerah dan gencaranya tuntutan perbaikan infrastruktur, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Abdul Malik menyarankan, pemerintah kota (Pemkot) untuk tidak menyia-nyiakan kunjungan DPRD Kaltim daerah pemilihan Bontang.
Saran tersebut dilontarkan lantaran semua program dalam pra-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 belum diketahui jelas sumber anggarannya.
“Dari semua permasalahan yang disebutkan pra-Musrenbang tidak ada duitnya, dananya masih akan dicari. Saya beri masukan baik camat, lurah dan OPD jangan sia-siakan kunjungan reses anggota DPRD provinsi perwakilan Bontang,” ucapnya, Rabu (16/3/2022).
Menurutnya, kunjungan tersebut dapat dimanfaatkan Pemkot untuk menarik anggaran provinsi melalui dana bantuan keuangan (bankeu) yang hanya bisa diproses lewat aspirasi anggota legislatif tingkat provinsi. Baik itu untuk penanganan banjir maupun perbaikan fasilitas umum seperti jalan.
“Ajak anggota DPRD provinsi lihat kondisi lapangan sebab dana bankeu bisa dieksekusi jika kegiatannya menganggarkan (Rp 2,25 triliun),” ungkapnya.
Meski penganggarannya dibatasi, namun melalui kunjungan ke lapangan dan sinergi, Abdul Malik menilai dana bankeu mampu menyelesaikan salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Bontang.
“Sebab seribu keterangan tidak akan pernah selesai kalau tidak pernah lihat di lapangan,” tuturnya.
Sementara itu Camat Bontang Utara Sutrisno mengaku, bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan informasi jadwal dan lokasi kunjungan DPRD Kaltim.
“Tiba-tiba ke camat ajukan visum, tapi anggota dewannya sudah ada di Kutim. Kalau tidak mau tanda tangan surat visum, kita yang disalahkan,” ujarnya.
Meski demikian dirinya masih berharap ke depannya anggota legislatif provinsi dapat menginformasikan kegiatannya baik ke kecamatan dan kelurahan.
“Sebab kami kecamatan dan kelurahan paling tahu persoalan prioritas lapangan,” tutupnya.
