Reporter: Eky – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Jelang pemindahan ibu kota negara (IKN) yang semakin dekat. Pemerintah pusat, Panitia Khusus (Pansus) Pembangunan IKN maupun pemerintah daerah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) terus menggodok rencana tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji meminta keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN. Seperti yang disuarakan pada rapat di Jakarta antara Komisi II DPRD Kaltim dengan Anggota Pansus IKN beberapa waktu lalu.
“Pertama, sistem tata kelola pemerintahan dalam koridor IKN yakni 256 ribu hektare sebaiknya dijadikan provinsi baru dan dikepalai oleh kepala daerah setingkat gubernur dan melibatkan juga perwakilan DPRD. Sama halnya seperti di DKI Jakarta,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/12/2022).
Kemudian lanjut dia, di dalam provinsi IKN yakni 56 ribu hektare nanti dikepalai oleh badan otoritas yang ditunjuk langsung oleh presiden.
“Itu yang kita inginkan, karena kalau melihat dari konstituen-konstituen ataupun masyarakat di dalam IKN sendiri yang di mana dalam 256 ribu hektare itu mungkin sekitar 300 ribu warga kita akan berpindah ke IKN. Oleh karena itu kami berharap Pansus dapat menyuarakan hal tersebut, sehingga bisa mendapatkan wakil rakyat yang baru di dalam provinsi IKN nanti,” jelas Seno sapaan akrabnya.
Kedua, terkait dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal suplai bahan makanan dan bahan material untuk pembangunan IKN. Pihaknya juga meminta kepada Pansus agar dapat mengutamakan komoditi lokal terlebih dahulu.
“Komoditi lokal yang dimaksud dalam hal ini yakni para petani yang sudah bekerja dan mempersiapkan bisa terserap semua, baru nanti kekurangannya diambil dari luar. Supaya petani dan peternak Kaltim sejahtera,” katanya.
Selain itu, dirinya juga berharap dalam pembangunan IKN dapat melibatkan kontraktor-kontraktor lokal.
“Jadi tidak hanya memprioritaskan kontraktor besar dari Jakarta tapi juga kontraktor lokal yang sudah memiliki kualifikasi tertentu dapat terlibat,” harap Seno.
Tak hanya itu, dirinya juga mendapatkan masukan dari beberapa DPRD kabupaten/kota agar dapat melakukan pertemuan dengan Pansus Pembangunan IKN di Jakarta, supaya aspirasi rakyat dari DPRD kabupaten/kota dapat tersampaikan dan didengar oleh anggota Pansus.
“Ini sedang kita diskusikan dengan pimpinan, apakah kita bisa membuat semacam agenda pertemuan di Kaltim bersama dengan pimpinan DPRD se-Kaltim, nanti hasilnya kita akan bawa dengan pimpinan ke Jakarta lalu bertemu dengan Pansus agar suara-suara rakyat Kaltim dapat didengar melalui hasil pertemuan DPRD se-Kaltim tersebut,” tandasnya.