Reporter: Nada – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berakhir walaupun sebelumnya sempat ada perpanjangan pendaftaran.
Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Najib yang ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (28/2/2020).
“Dimasa perpanjangan pendaftaran tanggal 25-27 Februari kemarin, ditambah dengan data pelamar yang mulai 18-24 Februari, sebanyak 440 calon anggota PPS sudah terdaftar dan sudah siap mengikuti seleksi tertulis di tanggal 4 Maret,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa sebelumnya di tanggal 1 Maret seleksi tanpa perpanjangan pendaftaran dilakukan.
“Namun karena KPU kekurangan maka jadwal tes menyesuaikan jadwal perpanjangan, jadi 4 Maret. Otomatis pemeriksaan hasil seleksi tertulis juga mundur, yang sebelumnya 2-4 Maret menjadi 5-7 Maret. Pengumuman seleksi jadi 7-9 Maret, tanggapan mulai dari tanggal 2-10 Maret, wawancara tanggal 11-13 Maret,” terangnya.
Ia menyampaikan hasil 6 besar akan diumumkan di tanggal 15-17 Maret.
“Masuk di tahapan 2 itu tiga hari, klarifikasi tanggapan 18-19 dan tanggal 22 dilantik. Nanti akan terjaring sebanyak 354 calon anggota PPS, 3 diantaranya dilantik atau terpilih, 3 nya pengganti, yang dilantik nanti sebanyak 177 di 59 kelurahan,” jelasnya.
Diketahui, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilantik tanggal 29 Februari, dirangkai dengan orientasi tugas, dilaksanakan di Hotel Harris jam 08.00 pagi. PPK akan ditindaklanjuti dengan terbitnya SK di tanggal 1 Maret.
“Kemudian mereka akan mengusulkan calon sekretariat yang akan membantu kerja di sekretariat PPK. Maksimal pembentukan sekretariat itu setelah PPK dilantik dan dibentuk, kita berharap diawal-awal tugas mereka selain konsolidasi internal kemudian pembagian tugas divisi, kita juga berharap mem-follow up pengusulan calon sekretaris dan calon staff PPK,” paparnya.
Sesuai dengan pasal 66 Peraturan KPU (PKPU), 3 orang calon untuk sekretaris, 4 orang calon untuk memilih 2 staff.
“Itu dianjurkan memang yang berasal dari pegawai setempat atau ASN. Kemudian akan dipilih 1 sekretaris, 2 staff,” katanya.
Pola pengusulan, PPK mengusulkan ke pemerintah kota atau walikota melalui KPU.
“Setelah terbentuk sekretariat, maksimal 7 hari setelah PPK dilantik, sekretariat pun akan dikukuhkan oleh KPU. Makanya kita minta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan nomor SK untuk sekretariat di 10 kecamatan. Berbeda dengan PPS, KPU akan menyurati lurah untuk meminta 1 sekretaris diposisikan menjadi sekretaris PPS dan 2 staff untuk disitu,” tuturnya.
Menurut Najib, hal terpenting untuk PPS adalah persiapan menjelang tes. Dilakukan tanggal 4 dan akan diseleksi.
“Jadi materi seleksi tidak jauh dari tugas pokok dan fungsi, kemudian tentang kepemiluan secara umum ditambah dengan tata cara penetapan calon perseorangan di pemilihan 2020, artinya nanti kami akan sajikan soal-soal terkait dengan jumlah dukungan syarat perseorangan, sebaran dukungan berapa persen, materinya terkait itu. Mereka juga harus paham tentang bagaimana penetapan calon perseorangan, syarat dan ketentuannya, ditambah tugas pokok dan fungsi PPS,” sambungnya.
Kembali Najib mengingatkan, PPS tidak luput dari bagian penyelenggara, bagian perpanjangan tangan dari KPU, maka integritas, independensi sebagai penyelenggara di tingkat kelurahan betul-betul harus menjadi syarat utama.
“Jangan menggadaikan marwah lembaga dalam pesta demokrasi hanya untuk memanfaatkan atau dimanfaatkan, baik itu kandidat atau Tim sukses,” lugasnya.
Ia berharap sebelum masa tanggapan, masyarakat bisa pro aktif. Dalam arti, siapapun nama 3 calon PPS di setiap kelurahan harus mendapatkan respon dan tanggapan dari masyarakatnya.
“Apakah yang bersangkutan timses sebelumnya, atau sekarang terdaftar sebagai timses atau pernah menjadi caleg, informasi itu perlu bagi KPU. Setidaknya kami tidak ingin ada mantan-mantan politisi yang belum memenuhi syarat masuk sebagai penyelenggara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Najib menuturkan ada PPK yang tidak lulus, namun belum dideteksi secara detail.
“Kami tidak membatasi itu karena pada prinsipnya silahkan ikut seleksi secara terbuka. Mudah-mudahan jadwal pelaksanaan tes tertulis bisa mengadopsi seleksi PPK kemarin dengan pola Computer Assisted Test (CAT). Kita masih koordinasi dengan sekolah yang kita ingin pakai, karena bertepatan dengan proses Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kita masih berupaya mudah-mudahan bisa,” tutupnya.