Reporter: Akmal – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota, Kamis (8/7/2021)
Berbagai macam keluhan disampaikan masyarakat, mulai dari meluapnya air sungai hingga kurangnya perhatian pemerintah kepada tenaga pendidikan.
Tio sapaan akrabnya mengatakan, penyebab banjir bukan hanya karena curah hujan yang tinggi. Namun, banyak pemicu lainnya.
“Memang ada beberapa tempat yang menjadi jalur air, kemudian terhambat akibat ada tumpukan sampah, sehingga air tersebut tersumbat,” ungkap Tio kepada awak media.
Beberapa waktu lalu Tio juga sempat mengikuti pembicaraan yang membahas terkait penanganan banjir bersama dengan tenaga ahli air.
“Jadi hal seperti itu sudah ada beberapa tempat. Kemudian bisa dibersihkan kalau ada sampah, yang kedua itu karena adanya pendangkalan sungai dan perlu dinormalisasikan supaya bisa dikeruk, ini kalau saya lihat pemerintah sudah mulai melakukan hal tersebut,” tambahnya.
Faktor lainnya, yaitu keadaan alam, salah satunya adalah soal debit air laut yang naik. Selain itu Tio menilai pesatnya perkembangan kota menjadi penyebab. Karena kemampuan daya serap air jadi semakin berkurang.
“Itu suka tidak suka, mau tidak mau akan seperti itu. Kita lihat saja dalam satu lingkaran, apabila ada terjadi pembangunan di setiap sisinya otomatis daya serap air akan semakin mengecil,” jelasnya
Menurutnya, dalam menangani banjir memang perlu kerja sama dari seluruh pihak. Ia juga meminta warga untuk ikut menjaga kebersihan. Seperti membuang sampah pada tempatnya. Hal itu tentu dapat membantu pemerintah untuk menangani banjir.
“Termasuk folder yang lagi diusulkan pemerintah, saya berharap itu akan diperhatikan jangan sampai dangkal, kemudian mesin pompa airnya juga diprioritaskan,” ujar Tio.
Sementara itu, perwakilan dari warga Lukman membenarkan pemicu utama banjir berasal dari pasang air sungai, bahkan terjadi setiap dua kali dalam kurun waktu satu bulan.
“Terkadang bisa juga berlangsung dalam satu Minggu satu kali musim. Kalau mau liat titiknya berada di depan Hotel Aston,” terangnya.
Selain soal banjir, Tio juga menerima aspirasi soal tenaga pendidik. Pasalnya terdapat beberapa guru PAUD yang belum mendapatkan perhatian pemerintah.
Mulai dari masalah kesejahteraan, hingga penerbitan sertifikat sebagai syarat pencairan insentif tenaga honorer, yang tak kunjung didapatkan.
Isnawati sebagai perwakilan tenaga pendidik cukup prihatin karena di masa pandemi seperti ini kesejahteraan bagi para guru swasta, terutama honorer makin sulit.
“Dengan adanya aturan pemerintah terkait pembelajaran sistem online memang benar untuk menjaga kesehatan dan protokol. Cuma kami terkendala di tenaga PAUD karena murid berkurang, banyak warga yang beranggap anak saya gak usah sekolah di PAUD langsung ke SD saja,” kata Isnawati.
Oleh karena itu, pihaknya meminta aturan tersebut bisa disamaratakan dengan tempat bimbel maupun sejenisnya.
“Jadi imbang tidak gantung. Maupun bimbel juga harus menerapkan sistem online,” ungkapnya.