Reporter: Nada – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Salah satu ahli lingkungan, yang juga merupakan dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Dr. Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc, pernah mengatakan bahwa pada tahun 2045, Samarinda sebagai Kota Penyangga IKN akan kalah saing dengan 3 kota lainnya, yakni Balikpapan, Bontang dan Penajam. Serta akan ada pengecilan wilayah dikarenakan banjir.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono, SE pun angkat bicara, saat dirinya menyambangi kantor Insitekaltim.com, Kamis (26/12/2019).
“Kalau bicara secara geografis, hari ini wilayah kita sudah cukup kecil. Karena letak kita yang dipepeti Sungai Mahakam dan beberapa anak sungai, kemungkinan adanya pengecilan bisa saja terjadi. Sama seperti Jakarta,” ungkapnya.
Hal itu, kata Tyo, sapaan akrabnya, disebabkan juga dengan kurangnya daya resapan air.
“Kemarin saat saya berbicara dengan pemerhati lingkungan, saya minta agar sungai diperhatikan, serta dibersihkan,” katanya.
Terkait ketertinggalan yang akan dialami Samarinda, Tyo mengaku tidak begitu sependapat.
“Banyak perusahaan asing masuk di suatu wilayah, tidak menjamin suatu daerah akan maju. Mungkin secara wilayah bisa saja tertinggal, namun untuk Sumber Daya Manusia (SDM) tidak. Untuk speed-up pembangunan, jika dibandingkan dengan PPU, mungkin saja. Karena di sanalah wilayah IKN, yang harus diutamakan pembangunannya,” jelasnya.
Menurut Tyo, ketertinggalan secara masif tidak akan dialami Samarinda.
“Karena ini adalah Daerah Penyangga IKN. Kemudian history kita yang juga sebagai Ibu Kota Provinsi. Dan harusnya, Jumlah Uang Beredar (JUB) itu lebih besar di Samarinda. Pergerakan ekonomi itu lebih cepat disini,” terangnya.
Tyo melanjutkan, dirinya akan mendorong percepatan pertumbuhan di Samarinda.
“Mudah-mudahan Walikota yang akan datang, siapapun itu, bisa memperhatikan Kota Samarinda menjadi kota megapolitan. Saya juga akan mendukung apapun demi kebaikan bersama, termasuk di Samarinda,” sambungnya.
Untuk masukan, sebagai kota yang berpotensi memiliki industri smelter seperti apa yang disarankan Bernaulus Saragih, Tyo menambahkan bisa saja terjadi.
“Namun pemerintah juga akan membatasi eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Pasti akan menghitung kerusakan-kerusakan alam yang pernah terjadi. Izin tambang dari pusat juga akan kembali di-review lagi,” tutupnya.
