Insitekaltim, Samarinda – Kegiatan reses Fraksi PAN–Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada masa sidang II tahun 2025 berhasil menghimpun sebanyak 298 aspirasi masyarakat dari 65 titik yang tersebar di seluruh daerah pemilihan.
Masalah yang paling banyak disuarakan warga meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga isu keagamaan dan kesejahteraan sosial. Fraksi PAN–Nasdem mendorong agar seluruh masukan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi melalui program dan penganggaran yang lebih responsif.
“Kami telah turun langsung ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan. Sebanyak 298 usulan yang kami catat bukan sekadar angka, tapi suara nyata masyarakat yang menunggu kehadiran negara,” ujar Baharuddin Demmu, juru bicara Fraksi PAN–Nasdem dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim, Senin 4 Agustus 2025
Bidang infrastruktur menjadi sektor dengan jumlah aspirasi tertinggi. Masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, drainase yang buruk, serta minimnya penerangan jalan umum di banyak kawasan. Selain itu, permintaan pengadaan air bersih dan sumur bor juga sangat mendominasi.
“Kami banyak menerima permintaan pembangunan atau perbaikan jalan lingkungan, pengadaan sumur bor, dan lampu jalan. Ini adalah masalah dasar yang semestinya sudah ditangani sejak lama,” ucap Baharuddin.
Di bidang pendidikan, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi sorotan utama. Banyak warga, terutama di kawasan padat penduduk dan pinggiran kota, merasa dirugikan karena tidak dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri terdekat.
“Masyarakat meminta agar kebijakan zonasi ditinjau ulang karena memicu ketimpangan dan tekanan psikologis bagi anak-anak,” ujarnya.
Tak hanya itu, Fraksi PAN–NasDem juga menyoroti minimnya perhatian terhadap sekolah swasta, terutama dalam hal bantuan uang pangkal.
Dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, masyarakat menyampaikan kebutuhan mendesak akan bantuan pupuk, bibit tanaman, peralatan pertanian, serta bantuan perahu dan mesin bagi kelompok nelayan.
“Banyak petani dan nelayan kita yang tidak bisa berkembang karena minim akses terhadap sarana produksi. Kalau tidak kita bantu, mereka akan terus tertinggal,” ujar Baharuddin.
Masyarakat juga mengusulkan perbaikan dan pembangunan rumah ibadah, termasuk musala, masjid, dan gereja, serta perlengkapan kegiatan keagamaan dan rukun kematian. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual dan sosial warga masih menjadi perhatian besar.
“Permintaan untuk bantuan rumah ibadah sangat tinggi. Ini bukan sekadar soal bangunan, tapi juga tentang menjaga harmoni dan identitas komunitas,” kata Baharuddin.
Fraksi PAN–Nasdem mengingatkan bahwa semua hasil reses bukan hanya seremonial tahunan, tetapi harus menjadi bahan baku kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Mereka mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim menindaklanjuti laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas publik.
“Jangan biarkan suara rakyat ini tenggelam dalam tumpukan kertas. Pemerintah perlu membuat program-program yang konkret sebagai jawaban dari aspirasi yang kami serap,” tegas Baharuddin Demmu.
