Insitekaltim Bontang- Sebanyak 25 PNS Eselon III diberikan assessment center oleh Polda Kaltim. Kegiatan tersebut dapat memudahkan wali kota sebagai user untuk mengetahui kompetensi pegawainya.
Karo SDM Polda Kaltim Kombes Kerthel Stephen mengatakan tujuan dari assessment center itu untuk pemetaan baik itu dari sisi kompetensi personel, juga integritasnya untuk menduduki jabatan di level eselon II. “Jadi pemkot bisa mengetahui kompetensi masing-masing ke-25 pegawainya untuk dipetakan,” jelas Kerthel, Selasa (27/11/2018).
Dijelaskan bahwa ada beberapa tools yang digunakan untuk materi tes uji kompetensinya. Kemudian diintegrasikan dan hasil yang didapat diserahkan ke walikota Bontang. Misalnya si A komunikasinya bagus, si B punya kecerdasan rata-rata tapi emosinya juga tinggi. “Maka yang seperti itu bisa ditempatkan di jabatan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat,”ujarnya.
Polisi berpangkat 3 melati itu mengharapkan dari kegiatan assessment center, user atau walikota bisa mendapatkan gambaran real dari masing-masing personel yang disiapkan untuk menjadi pejabat di lingkup Pemkot Bontang. “Hasilnya juga nanti bagaimana user bisa membaca potensi dari SDM yang dimilikinya,” ujarnya.
Ditambahkan Kabagbinkaro SDM Polda Kaltim AKBP Yushak mengatakan proses assessment center ini merupakan hasil usulan dari Pemkot Bontang langsung ke Kapolri. Tujuannya untuk mengetahui atau menguji kompetensi manajerial bagi ASN. “Walikota Bontang jika ada promosi jabatan bisa menggunakan hasil assessment ini,” ujarnya.
Semua peserta merupakan calon kepala dinas. Hasil kompetensi ini dapat disesuaikan dengan skill dan kemampuan personel tersebut untuk promosi jabatan. Assesornya dari Mabes Polri Kepala Bagian Penerangan Kompetensi untuk sosialisasi gambaran.
Sementara assesor dari Polda Kaltim sebanyak 32 orang. Multi tools nya ada 14, tetapi kemarin hanya gunakan 3 tools. “Tiga itu cukup maksimal hasilnya, karena kalau semua waktunya cukup lama,” katanya.
Pertama dilakukan uji kompetensi menggunakan simulasi permasalahan pemerintahan atau hal-hal di internal pemerintah. Selanjutnya leader group discussion, dan psikometri.(bie)
