Insitekaltim,Sangatta – Sumber daya manusia (SDM) menjadi alasan yang kian larut dari tahun ke tahun menjadi alasan lambatnya proses pelaksanaan anggaran dan program pembangunan pemerintah daerah.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan. Ia mengakui jika alasan akibat kekurangan SDM yang dilontarkan Pemkab Kutim pada pertemuan dengan DPRD Kutim beberapa waktu lalu merupakan alasan yang tidak realistis, sebab tidak sejalan dengan kegiatan peningkatan kapasitas lewat bimbingan teknis (bimtek) yang kerap dilakukan pemkab di luar daerah.
“Kekurangan SDM yang bagaimana? Orang SDM kita dibawa bimtek terus di luar. Sehingga mereka tidak tidak bisa bekerja maksimal karena keluar daerah terus,” kata politikus Gerinda itu kepada awak media, Sabtu (29/7/2023).
Ia mengatakan, berdasarkan rencana dan program kerja jadwal bimtek dinas-dinas terkait bisa dua kali dan dua mingguan. Hal ini menjadi faktor utama pengganggu pelaksanaan proyek di lapangan.
Yan menilai hal ini disebabkan oleh pengaturan pemerintah yang belum maksimal dimana tata cara mengelola pemerintahan yang belum pas, termasuk dengan antisipasi pelaksanaan program pembangunan pun belum tepat.
“Untuk antisipasi, coba kalau administrasi bisa diselesaikan sejak bulan Maret, terus pelaksanaan pembangunan di bulan April kan aman untuk penyerapan anggarannya. Sekarang sudah akhir bulan Juli tapi multiyears belum bergerak belum lagi program dinas lainnya, bisa terserap nggak akhir tahun ini,” ujarnya.
Akan hal ini, dirinya mengaku bahwa pihaknya merasa risau sebab masyarakat Kutim sudah berteriak dan menunggu pembangunan yang dijanjikan pemerintah, khususnya perbaikan jalan rusak yang tersebar di 18 kecamatan.
“Meski anggaran kita besar tapi tidak terserap ya percuma, kasihan masyarakat yang sudah menunggu. Bahkan bisa memicu silpa,” tuturnya.
Jika Kabupaten Kutim, tahun ini kembali menyisakan anggaran maka pemerintah pusat akan mengetahui dan mengukur kemampuan Pemkab Kutim yang tidak mampu menyerap anggaran.
“Nah kalau pusat tahu, kita repot nanti,” tandasnya.