Insitekaltim, Samarinda – Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda, kondisi ini membuat warga resah, terlebih pemadaman kembali dikaitkan dengan persoalan pasokan listrik di Kalimantan.
Berdasarkan pengumuman Senin, 14 September 2026, pemadaman berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 13.00 Wita. Sejumlah kawasan di bawah layanan PLN ULP Samarinda Ulu dan ULP Samarinda Kota masuk dalam wilayah terdampak.
Di Samarinda Ulu, pemadaman mencakup sebagian Jalan Ulin, sebagian Jalan Slamet Riyadi, Jalan Meranti, sebagian Jalan H.M. Ardans Ringroad 3, Perum Puspita, Perum Pinang Raya 2, Bukit Pinang, hingga sejumlah kawasan pergudangan dan perumahan.
Sementara di wilayah ULP Samarinda Kota, pemadaman mencakup sebagian Jalan Yos Sudarso, sebagian Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Mulawarman, Jalan Pulau Flores, Jalan Pulau Banda, Jalan Pulau Irian, Jalan Pulau Samosir, Jalan Pelabuhan, Jalan Dermaga, Jalan Nahkoda, Jalan Pangeran Suriansyah, Jalan Muso Salim, Jalan Cut Meutia, kawasan SCP dan sekitarnya.
Pemadaman juga terjadi di Jalan RE Martadinata, Jalan Gajah Mada, Jalan Gunung Cermai, Jalan Gunung Merbabu, Jalan Gunung Merapi dan sekitarnya.
Kondisi ini mendapat perhatian, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan langsung dari PLN mengenai persoalan yang menyebabkan pemadaman kembali terjadi.
Deni menyoroti persoalan pasokan bahan bakar, khususnya batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), kondisi tersebut perlu dipastikan karena sejumlah RKAB perusahaan batu bara disebut sudah keluar.
“Hambatannya selama ini kan ketersediaan stok bahan bakar, dalam hal ini batu bara untuk pasokan di tiap-tiap PLTU. Nah, kami akan pertanyakan lagi,” kata Deni.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan pasokan masih terjadi ketika Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil batu bara.
“Kalau hampir semua produksi batu bara itu ada di Kaltim, seharusnya kita tidak kekurangan. Harusnya pasokan aman. Cuma ada regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur supply batu bara ini. Ini yang mungkin nanti akan kita tanyakan kepada pihak PLN,” ujarnya.
DPRD Samarinda berencana bertemu dengan PLN pada pekan ini. Pertemuan itu untuk memastikan apa yang menjadi kendala hingga pemadaman bergilir kembali diberlakukan.
“Makanya kami akan agendakan untuk ketemu dulu. Kami ingin memastikan, mengundang mereka datang, mau pertanyakan apa yang menjadi kendala saat ini. Yang tadinya seminggu sekali sekarang jadi seminggu dua kali dan ada bergilir lagi,” jelasnya.
Persoalan listrik tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat, pemerintah harus hadir memastikan layanan dasar seperti listrik dan air tetap berjalan, terutama ketika masyarakat tetap memenuhi kewajibannya membayar tagihan.
“Dua layanan dasar ini harus pemerintah hadir di sini. Tidak boleh pemerintah lepas tangan terhadap ini,” tegasnya.
Deni juga menyinggung kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi persoalan layanan air bersih sekaligus pemadaman listrik, situasi tersebut semakin membebani warga.
“Kami tidak ingin di tengah situasi ekonomi yang saat ini masyarakat juga terbebani dengan kelangkaan air dan juga padamnya PLN. Ini yang menjadi perhatian kami. Kami tidak ingin itu terjadi,” terangnya.
DPRD Samarinda tidak hanya meminta PLN memastikan pasokan, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai penyebab pemadaman bergilir kepada masyarakat.
Deni mengatakan warga yang telah memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian.
“Kami ingin kepastian itu sesegera mungkin. Kami tidak ingin nantinya masyarakat sudah menjalankan kewajibannya, membayar tagihan sesuai, dan itu sudah jelas. Wajib untuk menuntut haknya juga,” lanjutnya.
Dengan pemadaman kembali terjadi dan frekuensinya disebut meningkat, DPRD Samarinda berharap pertemuan dengan PLN dapat menjelaskan akar persoalan sekaligus memastikan langkah penanganannya.
