Reporter: Nada – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Hak interpelasi yang akan dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda Syaharie Jaang menuai berbagai tanggapan dari fraksi-fraksi partai.
Ketua Fraksi Demokrat Eko Elyas Moko juga ikut menanggapi.
Eko, sapaannya, mengatakan bahwa pandangan Fraksi Demokrat sejauh ini baik saja.
“Artinya belum sampai tahap interpelasi cuman menanyakan keterangan saja. Teman-teman ingin menanyakan apa hasil selama 5 tahun, tapi untuk keterangan itu sudah terjawab pada saat paripurna hari ini. Apa yang sudah dilakukan walikota, yang sudah dilaksanakan beliau, semua dijelaskan,” ungkapnya usai Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Selasa (21/1/2020).
Ia menyampaikan bahwa pandangan berbeda dari anggota dewan lainnya tidak menjadi masalah bagi Demokrat.
“Kami (Fraksi Demokrat) sih memandang biasa saja. Perkembangan Kota Samarinda saat ini pun terlihat masih bagus aja. Tentu kan setiap ada perkembangan pasti ada resikonya,” katanya.
Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Eko mengaku memang ingin digodok.
“Nanti terakhir kita akan bertemu dengan PUPR mengenai RTRW. Selama ini yang dibangun itu kan mengadopsi atau menjawab tentang pengangguran yang ada di wilayah sekitar, menyerap tenaga kerja kan masih berpengaruh di situ. Jadi nanti kami tetap akan mempertanyakan sampai di mana luas Kejadian Luar Biasa (KLB) nya,” terangnya.
Lebih lanjut, dirinya yang terhitung baru di DPRD Kota Samarinda tetap akan menanyakan perizinan.
“Kalau memang nanti ada pelanggaran atau masalah berarti nanti kita akan laksanakan itu. Dari Komisi juga menanyakan itu,” tambahnya.
Eko mengaku kalau Komisi III sampai saat ini masih belum tahu karena belum mendapatkan tanggapan dari PUPR.
“Kalau ada hasilnya baru nanti kami akan rapatkan. Segala sesuatu itu kan harus musyawarah, apa yang dibangun beliau selama ini pun harus ditanggapi baik juga oleh masyarakat,” lanjutnya.
Politisi PDIP Anhar yang mencetuskan adanya interpelasi ini pun menegaskan bahwa hal tersebut harus tetap dibongkar karena masuk dalam pola ruang lindung RTRW.
“Saya sudah komunikasi dengan PAN cuman saya tidak tahu PAN ini setuju atau tidak. Karena saya tidak mau masuk angin. Nasdem juga sudah saya komunikasi namun saya tidak tahu setuju atau tidak. Kalau Demokrat itu biasa,” pungkasnya.
