Insitekaltim,Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang tanggapi positif saran dan kritikan yang disampaikan oleh anggota legislatif Kutai Timur (Kutim). Tanggapan ini muncul setelah menghadiri Rapat Paripurna ke-28 membahas Nota Pengantar Pemerintah Tentang Raperda APBD-Perubahan 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Selasa (5/9/2023).
Wabup Kasmidi Bulang menekankan pentingnya peran partai politik sebagai perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Fungsi legislatif juga sebagai pengawasan terhadap kegiatan eksekutif. Dengan demikian, anggota DPRD memiliki hak untuk mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekutif, dan pandangan serta masukan dari DPRD tidak boleh dipandang secara antipati.
“Partai politik adalah perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Fungsi legislatif juga sebagai pengawasan. Jadi punya hak untuk mengontrol kegiatan yang dilaksanakan eksekutif. Kita tidak boleh antipati terhadap pandangan atau masukan dari legislatif (DPRD). Justru ini menjadi cambuk bagaimana pihak eksekutif (Pemkab Kutim) meningkatkan kinerjanya,” ungkap Kasmidi.
Tanggapan dan masukan juga disampaikan 7 Fraksi DPRD Kutai Timur terkait Nota Pengantar Raperda APBD-Perubahan 2023 dalam Rapat Paripurna ke-28 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Joni, didampingi oleh Wakil Ketua I Asti Mazar Bulang dan 24 Anggota DPRD lainnya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah utang tahun 2022 kepada para kontraktor sebesar Rp30,2 miliar di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) serta Rp3,2 miliar di Dinas Pekerjaan Umum. Fraksi dalam dewan mengingatkan pihak eksekutif untuk segera melunasi utang pihak ketiga agar tidak berlarut-larut. Selain itu, rendahnya serapan anggaran hingga akhir triwulan II yang hanya mencapai 33,65 persen atau setara dengan Rp1,989 triliun dari total anggaran senilai Rp5,886 triliun juga menjadi perhatian.
“Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan banyaknya program kegiatan yang belum terlaksana hingga memasuki triwulan ke-3 ini,” ujar Basti Sanggalangi dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya.
Tidak hanya itu, prioritas anggaran yang ditujukan untuk program-program penting seperti perbaikan jalan dan jembatan, terutama jalan antardesa, jalan tani, penyediaan air bersih perkotaan, dan penyelesaian pembangunan dermaga kenyamukan juga menjadi perhatian serius.
“Jika pelabuhan ini selesai, otomatis perekonomian masyarakat bisa meningkat, arus barang dan jasa juga lebih lancar. Sehingga mengakibatkan harga barang tidak terlalu mahal,” ungkap Yan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya.
Tanggapan dan masukan dari anggota DPRD ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan mengevaluasi pengelolaan anggaran demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
