Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang bekerja di Rumah Sakit telah disiapkan dalam APBD Perubahan 2026. Namun, pencairannya masih menunggu proses pengesahan anggaran tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, setelah APBD Perubahan disahkan, pembayaran TPP akan segera diproses. Bahkan, pembayaran nantinya berpotensi dirapel untuk menutup kekurangan sejak Juni hingga September 2026.
“Kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran. Mungkin ada rapel, kekurangan dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, mungkin empat bulan,” kata Jaya di Samarinda, Selasa, 8 September 2026.
Ia meminta para ASN yang masih menunggu pembayaran TPP tidak panik. Menurutnya, anggaran tersebut sudah tersedia dan tinggal menunggu pengesahan APBD Perubahan.
“Yang pertama jangan panik ya, karena memang anggarannya sudah ada di perubahan. Jadi kalau nanti sudah disahkan, pasti akan segera dicairkan,” ujarnya.
Di tengah penundaan pencairan, Jaya meminta manajemen rumah sakit mengambil langkah antisipasi untuk menjaga kondisi pegawai tetap tenang. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan perbankan terkait cicilan pinjaman pegawai.
Menurut Jaya, sebagian pegawai rumah sakit memiliki kewajiban cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah tekanan apabila TPP belum diterima.
Karena itu, ia meminta pihak rumah sakit mengupayakan agar penagihan cicilan dapat ditangguhkan sementara hingga TPP dicairkan.
“Berkoordinasi agar jangan sampai ditagih dulu karyawan sehingga bikin panik. Kalau bikin panik otomatis kan sangat mengharap, misalnya ada tanggungan di Bank Kaltim yang setiap bulan harus setor,” katanya.
Jaya menyebut langkah serupa telah dilakukan di RSUD Kanujoso Danurejo Balikpapan. Pihak rumah sakit berkoordinasi agar pegawai tidak terlebih dahulu ditagih terkait pinjaman selama menunggu pencairan TPP.
“Ini sudah dilakukan di rumah sakit Kanujoso Balikpapan. Jadi meminta agar karyawannya jangan ditagih dulu terkait dengan pinjamannya, sehingga bisa tenang dalam melayani masyarakat di rumah sakit,” ujarnya.
Selain koordinasi dengan bank, Jaya membuka opsi penggunaan dana talangan dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), apabila kondisi keuangan rumah sakit memungkinkan.
Menurutnya, rumah sakit yang menerapkan sistem BLUD memiliki fleksibilitas dalam penatausahaan keuangan sehingga dapat mengambil langkah untuk membantu menjaga kondisi pegawai selama masa penundaan pembayaran TPP.
“Atau ada inovasi lain terkait dengan keterlambatan ini. Misalnya ditalangin dulu dari uang BLUD, kalau memang ada ya silakan saja,” jelasnya.
Jaya menilai langkah tersebut penting agar keterlambatan TPP tidak menimbulkan gejolak di lingkungan rumah sakit. Kebutuhan finansial pegawai, menurutnya, tetap harus menjadi perhatian manajemen.
“Jadi jangan selalu nunggu, sementara kebutuhan finansial karyawan kan memang harus dipenuhi, jangan sampai adanya gejolak,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan manajemen rumah sakit untuk memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan BLUD dalam menjaga ketenangan pegawai, baik tenaga medis, tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang lainnya.
Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan adalah membangun komunikasi dengan bank-bank tempat pegawai memiliki pinjaman, agar penagihan cicilan dapat ditangguhkan sementara sampai TPP diterima.
Total anggaran TPP dalam APBD Perubahan 2026 mencapai Rp172 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp98 miliar dialokasikan untuk RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, sedangkan sisanya untuk RSUD Kanujoso Danurejo Balikpapan.
Alokasi tersebut terutama ditujukan bagi dua rumah sakit yang memiliki jumlah ASN cukup besar. Jaya memperkirakan jumlah ASN di RSUD AWS lebih dari 3.500 orang, sementara RSUD Kanujoso sekitar 2.500 orang.
Terkait waktu pencairan, Jaya berharap pengesahan APBD Perubahan 2026 dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga pembayaran TPP segera direalisasikan.
“Jadi kalau ditanya kapannya, mudah-mudahan dalam waktu bulan ini itu bisa ada pengesahan sehingga bisa segera dicairkan,” pungkasnya.
