Reporter: Eky – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam resmi menakhodai Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bontang periode 2022-2027, setelah dikukuhkan pada Senin malam (21/2/2022) di Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang.
Kegiatan pengukuhan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) di tengah maraknya kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19.
Andi Faizal mengatakan, harapannya ke depan PHRI dapat terus berperan dalam pengembangan pariwisata Kota Bontang guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Ia juga mengatakan, dalam upaya menghasilkan sumber PAD perlu adanya kerja sama antarpihak. Tak terkecuali PHRI.
“Karena bagaimanapun juga PHRI ini adalah pahlawan PAD. Artinya mereka bergerak untuk peningkatan PAD melalui sektor pariwisata,” ucapnya.
Ketua PSSI Bontang itu pun berharap dengan dikukuhkannya pengurus baru, PHRI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau inovasi yang dinilai tepat.
“Mudah-mudahan dengan berbagai macam inovasi yang ada terkait pariwisata, pelayanan hotel bisa mendatangkan wisatawan di Kota Bontang, yang tentu saja dapat meningkatkan PAD Kota Bontang. Karena semua itu berkaitan,” terangnya.
Disinggung terkait infrastruktur jalan yang kurang memadai untuk sampai ke Kota Bontang, Faiz mengatakan bahwa itu adalah sebuah tantangan agar dapat segera diatasi sehingga bisa menarik minat wisatawan daerah lain untuk datang ke Kota Bontang.
“Yang namanya program pariwisata itu tidak bisa dikerjakan secara terpisah, perlu kegiatan menyeluruh. Yang artinya induk wisata harus ada di provinsi,” tegasnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah provinsi (Pemprov) untuk membuat sebuah peta pariwisata yang memperlihatkan lokasi mana saja yang dapat menjadi rekomendasi agar datangnya wisatawan.
“Misal pada saat orang mendarat di Samarinda atau Balikpapan, kemudian bagaimana mereka bisa mengetahui wisata apa saja yang tersedia di kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Lalu bagaimana akses jalannya, semua itu perlu kerja sama dari semua pihak,” jelasnya.
“Artinya campur tangan Pemprov juga perlu, karena ini banyak jalan provinsi sehingga memang sarana prasarana perlu tanggung jawab untuk dapat diperbaiki sehingga kabupaten/kota yang ada bisa menyiapkan tempat wisatanya,” tambahnya.
