Insitekaltim, Samarinda – Tekanan terhadap sektor pertambangan di Kaltim mulai memunculkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Samarinda kini mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan melemahnya daya beli masyarakat akibat gejolak di sektor tambang yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengakui ancaman PHK di sektor tambang berpotensi memberi efek domino terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkot mulai mendorong penguatan sektor UMKM sebagai bantalan ekonomi alternatif.
“Makanya kita ingin memperkuat UMKM kita. Sekarang ini ada program memanfaatkan fasilitas publik untuk dijadikan sentra UMKM,” ujar Marnabas, Senin, 1 Juni 2026 di Balaikota Samarinda.
Pemerintah tidak ingin penanganan kemiskinan maupun dampak PHK hanya berhenti pada bantuan sosial semata. Pemkot kini mulai menerapkan pola kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah agar warga terdampak memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan berkelanjutan.
“Kalau hanya diberikan bantuan, bantuan itu tidak akan melepaskan dia dari status miskin ekstrem. Yang bersangkutan harus bekerja,” katanya.
Ia menjelaskan, skema yang disiapkan melibatkan berbagai instansi. Data warga miskin berasal dari Dinas Sosial, pelatihan keterampilan ditangani Disnaker, sementara Dinas Perdagangan diminta menyediakan ruang usaha di pasar-pasar yang masih sepi.
“Misalnya lantai dua Pasar Sungai Dama atau Pasar Kedondong yang masih kosong, kenapa tidak dimanfaatkan untuk mereka berusaha,” ujarnya.
Program pelatihan, kata dia, juga diarahkan lebih realistis dan terhubung langsung dengan pasar kerja maupun peluang usaha. Pemkot menilai selama ini banyak pelatihan berakhir tanpa keberlanjutan karena peserta tidak memiliki tempat usaha ataupun akses pasar.
“Selama ini habis pelatihan, terus kerja di mana? Nah ini yang mau kita ubah. Jadi setelah dilatih, tempatnya disiapkan, perlengkapannya disiapkan, promosinya juga dibantu,” katanya.
Marnabas menyebut ancaman terbesar dari pelemahan sektor tambang bukan hanya soal pengangguran, tetapi juga potensi kenaikan inflasi akibat turunnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan distribusi pangan.
“Yang paling kita takut itu inflasi. Harga naik, daya beli masyarakat turun, ini yang sedang kita intervensi,” ujarnya.
Pemkot Samarinda, lanjut dia, rutin melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok dan kondisi pasokan pangan dari luar daerah.
“Tiap Senin kita rapat dengan Kemendagri. Kita pantau terus kondisi daerah pemasok barang kita. Jangan sampai ada gangguan cuaca atau kelangkaan yang bikin harga melonjak,” katanya.
Ia menilai pengalaman krisis ekonomi 1998 menunjukkan sektor UMKM menjadi penyangga utama ketika industri besar mengalami tekanan.
“Tahun 98 sudah memberikan pembelajaran bahwa yang bisa bertahan itu UMKM. Maka sekarang UMKM yang kita perkuat,” tegasnya.
Di sisi lain, lesunya aktivitas di sejumlah pasar tradisional Samarinda, termasuk Pasar Pagi, Pasar Segiri, hingga Pasar Merdeka. Menurutnya, penurunan daya beli dan masifnya perdagangan daring menjadi tantangan baru yang harus dihadapi pedagang konvensional.
“Hampir semua pasar sekarang sepi. Tapi kita tidak bisa hanya mengeluh. Kita harus cari cara bagaimana pasar tetap menarik bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemkot saat ini tengah mengevaluasi berbagai faktor, termasuk sistem parkir progresif hingga strategi promosi pasar rakyat agar aktivitas ekonomi kembali bergerak.
“Kita harus bisa bersaing. Dalam dunia ekonomi tidak bisa hanya menyalahkan keadaan. Harus berpikir bagaimana menarik orang datang kembali ke pasar,” kata Marnabas.
Samarinda harus mulai mempersiapkan kemandirian pangan dan penguatan ekonomi lokal menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau IKN nanti berjalan penuh, Samarinda ini akan jadi daerah penyangga utama. Karena itu kita harus siap, termasuk soal pangan dan ekonomi masyarakat,” tukasnya.
