Insitekaltim,Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyayangkan keterlambatan pelaksanaan program multi years yang saat ini masih terus bergelut dalam tahap pelelangan.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar mengatakan dengan periode waktu hampir setengah tahun ini, proses pelelangan seharusnya sudah selesai bahkan saat triwulan ketiga ini pengerjaan proyek multi years seharusnya sudah dieksekusi.
Namun beralasan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaan program multi years khususnya fisik pembangunan belum terlihat dilapangan.
Minimnya SDM ini pada tahun sebelumnya (2022) juga menjadi alasan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perkim atas keterlambatan pelaksanaan anggaran, hal ini pun kemudian berdampak pada sisa lebih anggaran (Silpa) yang cukup besar selain disebabkan oleh keterbatasan waktu.
Guna menghindari kejadian yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kutim meminta agar program multi years secepatnya dijalankan. Minimnya SDM bukan menjadi alasan pelaksanaan program multi years terus molor. Dewan Kutim menuntut agar di bulan depan (Agustus) berdasarkan janji Dinas PU dan Perkim eksekusi pembangunan harus terlihat.
“Tidak ada alasan, kami minta segera dikerjakan. Jangan sampai deadline baru kita kejar-kejaran dengan waktu,” kata Asti Mazar kepada awak media, Senin (24/7/2023).
Sementara itu terhadap permasalahan SDM, Asti Mazar meminta Pemkab Kutim untuk ditempuh lewat jalur pendidikan agar kedepannya kendala yang sama tidak terulang. Apalagi kedepannya penambahan anggaran juga cukup besar sehingga membutuhkan orang dengan kualitas yang sesuai.
“Untuk perolehan sertifikasi memang harus melewati beberapa tahapan yang harus dilalui. Tapi itu harus karena kedepannya anggaran kita sudah cukup besar,” tutupnya.
