Insitekaltim, Samarinda – Pentingnya harmoni antara kebijakan legislatif dan eksekutif kembali ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah.
Ia menilai, selama ini pembangunan daerah masih menghadapi tantangan klasik berupa ketidakterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berujung pada tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.
Syarifatul menyoroti bahwa perencanaan pembangunan semestinya tidak berjalan secara sektoral atau parsial. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk menyamakan frekuensi sejak tahap awal perencanaan agar program yang dilahirkan bisa saling menguatkan, bukan justru saling meniadakan.
“Seringkali kita lihat program provinsi melaju sendiri, tanpa pertimbangan terhadap apa yang sedang dikerjakan kabupaten atau kota. Padahal, ini bisa disinergikan sejak awal untuk meningkatkan efektivitas,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Senin, 26 Mei 2025.
Legislator dari daerah pemilihan Kota Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini menekankan pentingnya menghidupkan forum koordinasi yang lebih substansial dan berkala. Ia mengusulkan agar rapat koordinasi antara Gubernur, Sekretaris Daerah, Bappeda di semua tingkatan, dan DPRD Provinsi menjadi agenda tetap yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, koordinasi semacam ini menjadi fondasi untuk memastikan arah pembangunan berjalan selaras dan terintegrasi.
“Jika semua pihak duduk bersama secara rutin, maka potensi duplikasi anggaran bisa dihindari. APBD kita juga bisa lebih efisien, karena digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal yang diprediksi mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun, Syarifatul menilai langkah penyelarasan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan.
Ia meyakini bahwa melalui perencanaan yang matang dan kolaboratif, anggaran yang terbatas tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
“Dengan kondisi fiskal yang menurun, tidak ada pilihan lain selain menyinergikan semua program yang ada. Kita harus pastikan anggaran yang kita miliki tidak terbuang sia-sia,” tegas politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Selain soal sinergi lintas pemerintah, Syarifatul juga mendorong keterlibatan sektor non-pemerintah, termasuk swasta dan masyarakat. Ia mencontohkan program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Gratis Pol dan Jos Pol, yang menurutnya memerlukan dukungan multipihak agar tidak hanya menjadi slogan belaka.
“Program-program unggulan ini jangan sampai hanya bagus di atas kertas. Perlu komitmen bersama dari seluruh pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim, untuk ikut mengambil bagian dalam keberhasilannya,” pungkasnya.
Syarifatul berharap ke depan pembangunan di Kalimantan Timur tidak lagi terjebak dalam ego sektoral, melainkan bergerak dalam semangat kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
