Insitekaltim, Samarinda – Proyek pembangunan jalan pendekat menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto dari arah Ring Road IV terpaksa ditunda. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya kemacetan dan menurunnya mobilitas warga, terutama saat musim hujan melanda jalur utama Samarinda–Bontang.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, prihatin atas tertundanya proyek vital tersebut yang dinilai berdampak langsung terhadap aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan jalan pendekat dari Ring Road IV ke APT Pranoto sangat penting untuk mengurai kemacetan. Sekarang kita masih bergantung pada jalan poros Samarinda–Bontang, dan kalau banjir, akses ke bandara bisa terganggu total,” ujar Subandi di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 19 Mei 2025.
Kondisi tersebut tidak hanya menghambat pergerakan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap konektivitas logistik, bisnis, dan pariwisata. Sebagai pintu gerbang udara utama di Samarinda, APT Pranoto memiliki peran penting dalam mendukung lalu lintas penumpang, barang, hingga kunjungan wisata.
“Kalau jalan ke bandara sering terhambat, siapa yang mau investasi atau berwisata ke daerah ini? Akses harus lancar dulu,” ucap politisi dari Fraksi PKS itu.
Subandi juga menyoroti keterbatasan anggaran dan fasilitas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II, yang bertugas menangani perawatan jalan di wilayah Samarinda, Kukar, dan Mahakam Ulu. Dari total anggaran sekitar Rp28 miliar, Rp10 miliar digunakan hanya untuk belanja BBM, sementara sisanya harus dibagi ke tiga kabupaten/kota.
“Dengan anggaran yang segitu kecil, wajar kalau UPTD kesulitan mengerjakan pemeliharaan jalan secara maksimal. Peralatannya juga sangat terbatas, bahkan harus pinjam dari wilayah lain,” katanya.
Sementara itu, jalan alternatif yang dirancang melewati Bayur dan Batu Besaung menuju bandara sebenarnya sudah masuk tahap pembebasan lahan. Namun, akibat efisiensi dan penyesuaian program prioritas dalam APBD, pelaksanaan fisik proyek tersebut dipending dan belum memiliki kepastian realisasi.
“Rencana awalnya 2026 sudah bisa dilalui kendaraan. Tapi karena anggaran disesuaikan, pembangunan jalan itu ikut tertunda,” jelas Subandi.
Dengan situasi tersebut, DPRD Kaltim mendorong Pemprov agar kembali menjadikan pembangunan akses ke bandara sebagai prioritas. Menurut Subandi, percepatan proyek tidak bisa ditunda terlalu lama mengingat urgensinya bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan roda ekonomi.
“Solusinya cuma satu, realisasi anggarannya harus diperjuangkan. Jangan sampai hanya karena efisiensi, infrastruktur strategis seperti ini jadi korban,” tutupnya.