Insitekaltim, Samarinda – Di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong percepatan reformasi birokrasi, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni turun langsung memastikan proyek perubahan yang digagas para pejabatnya benar-benar siap berdampak nyata.
Komitmen itu terlihat dari kehadirannya sejak pagi hingga siang pada Evaluasi/Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2025 yang digelar di Kampus Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami BPSDM Kaltim, Samarinda Seberang, Jumat, 5 Desember 2025.
Tidak hanya hadir sebagai undangan, Sekda Sri terlibat aktif sebagai mentor bagi 10 peserta dari Pemprov Kaltim. Ia didampingi dua coach Widyaiswara Pemprov Kaltim, yakni Dr HM Jauhar Effendi dan Dr H Sugeng Chaeruddin, serta menghadirkan narasumber dari LAN Samarinda Dr Rahmat dan Syarioma Delavino dari Kanwil Imigrasi Kaltim.
Sepanjang sesi, Sri Wahyuni mengikuti presentasi satu per satu, memberikan masukan, dan memastikan setiap proyek perubahan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi siap diimplementasikan.
“Alhamdulillah, saya mengikuti sejak awal hingga implementasi proyek perubahan masing-masing peserta. Saya sangat bahagia melihat hasil presentasi semua peserta,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap rancangan proyek harus menjadi langkah strategis dalam pembangunan daerah, sekaligus mendukung program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Tema proyek peserta cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset daerah, pemutakhiran data kependudukan, peningkatan layanan publik, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Saya meyakini proyek para peserta dapat menunjang efisiensi di lingkungan Pemprov Kaltim. Kami akan memantau perkembangannya secara berkelanjutan,” tegas Sri Wahyuni yang juga menjabat Ketua Umum Forsesdasi.
Adapun 10 peserta yang dimentori meliputi Staf Ahli Gubernur III drh Arief Murdiyatno, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir selaku Presiden PKN II Angkatan XXVIII, serta sejumlah pejabat struktural lainnya dari Disperindagkop dan UKM, Disdukcapil, Biro Kesra, dan jajaran manajemen RSUD AWS.
Kehadiran Sekda Sri menjadi sinyal kuat bahwa perubahan birokrasi di Kaltim tidak hanya dicanangkan, tetapi benar-benar dikawal hingga ke tahap implementasi.
