Reporter : Samuel – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, menyiapkan 300 personil kegiatan penertiban hunian di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM).
Sebelumnya, penertiban bantaran SKM sempat terkendala oleh warga RT 28 menolak perhitungan dana appraisal yang disiapkan, sebagai dana pengganti warga yang tinggal di bantaran SKM. Berdasarkan perhitungan yang diberikan, sebanyak 234 bangunan di RT 28 akan diberikan dana pengganti, Jumlahnya berdasarkan verifikasi hasil dari tim penaksir dan validasi pusat sebesar Rp 3 miliar.
Melihat hal tersebut, Pemkot Samarinda mempersiapkan langkah-langkah yang terukur untuk mengejar target normalisasi bantaran SKM tersebut. Pada rapat Kamis (2/7/2020) di ruang rapat Gedung Bappeda Kota Samarinda, Pemkot menyiapkan personil gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP untuk mengeksekusi relokasi warga bantaran sungai tersebut.
“Satpol PP menyiapkan 300 orang, rinciannya 100 di hari pertama kalau tidak kondusif akan ditambah,” ucap Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Muhammad Darham, Kamis (2/6/2020).
Ia menjelaskan Satpol menyiapkan personil sebanyak 300 orang yang akan dibagi dalam beberapa shift, menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
“Sistem kami nanti bakal pakai shift pagi 50 orang, siang 50 orang supaya tenaga jangan habis untuk esok hari,” sambungnya.
Satpol PP diketahui akan bekerjasama dengan unsur TNI dan Polri menyelesaikan penertiban bantaran SKM yang ditargetkan selesai dalam 2 hari, melihat kondisi cuaca saat melakukan eksekusi. Pekerjaan pembongkaran pula paparnya akan dieksekusi oleh PUPR bekerjasama dengan pihak Satpol PP untuk mengangkat barang-barang dari rumah warga.
“Kecuali alat berat tidak masuk terpaksa kami yang akan membongkarnya,” tutur Darham.
Ditanya awak media perihal antisipasi terhadap konflik yang mungkin terjadi di lapangan saat pembongkaran, Darham menjelaskan pihak Kepolisian dan TNI telah melakukan sosialisasi kepada warga dan akan mengawasi Satpol PP untuk mencegah konflik-konflik yang tidak diinginkan.
“Kalo Satpol PP dibantu TNI dan Polri jadi mereka sudah bergerak dan menyosialisasikan sebelum hari H. Jadi pas hari H tidak ada lagi konflik di lapangan,” pungkasnya.
