Insitekaltim, Samarinda – Keterisolasian Kecamatan Sandaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan. Akses transportasi darat yang sulit dilalui membuat distribusi kebutuhan pokok hanya dapat dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal swasta, sehingga harga bahan pokok melambung tinggi dan membebani masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifatul Syadiah menegaskan, perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dengan melibatkan pihak perusahaan seperti KPC untuk mempercepat pembangunan dan fasilitas di wilayah tersebut.
“Di Sandaran sangat perlu mendapat perhatian pemerintah karena sekecil apa pun wilayah masyarakat di sana mereka tetap harus diperhatikan sebagai bagian dari Kutim. Akses telekomunikasi, listrik, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” ujarnya pada, Senin, 1 Desember 2025.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim APBD mengalami penurunan dari Rp9,8 triliun menjadi Rp5,7 triliun pada 2026. Namun, Syarifatul menjelaskan Meski pembangunan membutuhkan anggaran besar, keterbatasan APBD tidak boleh menjadi penghambat.
“Dengan menurunnya APBD akibat pemangkasan transfer pusat, pembangunan bisa terhambat jika hanya mengandalkan APBD,” lanjutnya.
Syarifatul juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta pihak swasta, termasuk melalui program CSR perusahaan.
Menurutnya, CSR tidak hanya boleh fokus di lingkar tambang, tetapi juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan di wilayah prioritas seperti Sandaran.
Dengan langkah kolaboratif ini, ia berharap masalah mahalnya sembako dan keterisolasian Sandaran dapat diatasi, serta ketimpangan antar wilayah di Kutim tidak semakin lebar.
