Insitekaltim, Samarinda – Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini masih berada pada tahap awal, yakni antara rancangan awal dan rancangan akhir.
Ketua Tim Perekonomian Onny Fahrony yang mewakili Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur, dan Kewilayahan, Wahyuni Nazar menjelaskan, proses penyusunan RKPD dimulai dari dokumen Rencana Kerja (Renja) di masing-masing perangkat daerah.
“Sekarang ini kita masih proses dari penyusunan RKPD 2027 dimulai dari Renja perangkat daerah. Jadi masih dalam tahap rancangan, kemudian akan masuk ke rancangan akhir hingga menjadi satu dokumen RKPD,” ujarnya, Selasa 7 April 2026.
Setiap perangkat daerah menyusun rencana kerja sesuai dengan tujuan, sasaran, dan prioritas masing-masing. Penyusunan tersebut juga mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta pokok-pokok pikiran (pokir) yang kemudian dihimpun menjadi satu dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kalau secara garis besar seluruh rencana kerja perangkat daerah itu akan masuk ke dalam dokumen RKPD yang nantinya disusun sesuai dengan tahapan perencanaan,” jelasnya.
Lanjutnya, penyusunan RKPD mengacu pada regulasi yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan saat ini seluruh perangkat daerah masih menyusun rencana kerja, untuk tahun mendatang dengan mengacu pada target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM).
Namun demikian, terkait kondisi keuangan daerah, pihaknya belum dapat memberikan kepastian. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah terjadi pada tahun 2026.
“Untuk keuangan kita tidak bisa banyak berkomentar karena itu kewenangan pusat. Apalagi tahun 2026 kita sudah terkena pemotongan TKD, dan kemungkinan 2027 juga bisa terdampak,” ungkapnya.
Meski demikian ia berharap kondisi keuangan ke depan dapat membaik. Ia juga menekankan faktor geopolitik global turut memengaruhi kondisi ekonomi, termasuk harga minyak yang berdampak pada perencanaan daerah.
“Sebagai perencana kita tetap harus siap dengan berbagai kemungkinan. Namun harapannya, semua kebijakan yang ada tetap dapat mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
