Insitekaltim,Samarinda – Pendidikan tidak hanya menjadi fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga memainkan peran krusial dalam pembentukan karakter individu dan kemajuan suatu daerah. Hal ini yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang kini tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan yang muncul dalam dunia pendidikan di Kota Tepian, terutama yang belum terakomodasi dalam regulasi yang ada saat ini.
Revisi perda ini menjadi sangat penting mengingat peran pendidikan yang tidak hanya terbatas pada pengajaran akademis, tetapi juga dalam menciptakan kesetaraan akses bagi semua kalangan. Dalam halnya Samarinda, pendidikan agama dan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dua aspek yang perlu perhatian lebih. Misalnya, pendidikan agama yang diatur dalam Perda lama hanya mencakup institusi pendidikan Islam seperti RA, MI dan MTs, sedangkan agama lain seperti Kristen dan Hindu belum terakomodasi dengan baik.
Menariknya, di banyak daerah lain di Indonesia, keberagaman pendidikan agama telah diatur lebih komprehensif, menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Oleh karena itu, revisi Perda ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan tersebut dan menjadi langkah maju dalam menciptakan inklusivitas dalam pendidikan.
Guru memainkan peran penting dalam keberhasilan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah inklusif di mana mereka dihadapkan dengan tantangan tambahan, seperti mengajar anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, masalah yang sering muncul adalah kurangnya insentif yang diberikan kepada guru-guru tersebut, meskipun mereka menghadapi beban kerja yang relatif lebih.
Dalam revisi perda ini, DPRD Samarinda berusaha untuk memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan guru dengan pekerjaan tambahan, terutama di sekolah negeri inklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa guru yang sejahtera akan lebih termotivasi untuk memberikan pengajaran terbaik. Fakta menarik lainnya adalah beberapa negara seperti Finlandia telah menerapkan sistem insentif yang baik bagi guru, yang terbukti meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan Samarinda dapat mengikuti jejak ini untuk memperbaiki kondisi pendidikan di daerahnya.
Pendidikan bagi penyandang disabilitas sering kali menjadi aspek yang kurang diperhatikan dalam regulasi pendidikan. Di Samarinda, pendidikan disabilitas biasanya disalurkan melalui sekolah luar biasa (SLB), tetapi peraturan yang ada sering kali belum memberikan dukungan yang memadai bagi pendidikan inklusif. Ini adalah salah satu isu yang menjadi fokus dalam revisi Perda.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak dengan disabilitas, tetapi juga bagi siswa-siswa lain, karena mereka belajar untuk lebih empati dan menghargai perbedaan. Dengan memperkuat regulasi terkait pendidikan disabilitas, DPRD Samarinda berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan setara bagi semua anak.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar optimis bahwa revisi Perda ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Masukan dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Komnas Pendidikan, telah diterima dan akan dibahas lebih lanjut sebelum memasuki tahap finalisasi.
“Maka direncanakan bulan ini juga, batas akhir dari Pansus IV pada 21 Agustus. Insyaallah sebelumnya. Karena kita sudah semuanya,” ujar Deni saat ditemui di Kantor DPRD pada Senin, (12/8/2024).
Dengan selesainya revisi ini, diharapkan Perda baru dapat menjadi landasan yang lebih kuat dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan di Samarinda, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan pendidikan di era yang semakin kompleks.
Dengan pendidikan yang inklusif, relevan dan teratur, Samarinda tidak hanya akan mencetak generasi muda yang cerdas, tetapi juga karakter yang kuat dan berdaya saing, siap membawa daerah ini ke arah yang lebih maju.
“Kita ingin perda ini betul-betul eksplisit, artinya jelas mengatur segala aspek tentang pendidikan,” ungkap Deni.
