Insitekaltim,Sangatta – Meskipun pemerintah telah merancang berbagai rencana untuk mewujudkan kesejahteraan di seluruh daerah, realitas pelaksanaannya di Kutai Timur, khususnya di desa-desa masih jauh dari harapan.
Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan menyuarakan keprihatinannya terhadap ketidaksesuaian antara program pemerintah dan pelaksanaannya yang dinilainya kurang sesuai dengan program yang di susun pemerintah.
“Pemerintah telah banyak merencanakan untuk menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikan hambatan ini, apa pun itu,” ujar Yan dengan tegas, Kamis (9/11/2023).
Salah satu isu krusial terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan di desa-desa. Meski desa memiliki wewenang melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk melakukan pekerjaan konstruksi.
“Sementara desa wajib melaksanakan program-program sesuai APBDes. Untuk jalan antardesa itu kan jalannya kabupaten, nah ini yang belum tercukupi dengan anggaran yang ada,” ujarnya.
“Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kolaborasi antara pemerintah desa dan kabupaten. Kita harus mencari solusi bersama untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ini,” paparnya.
Sementara masyarakat desa menantikan perbaikan infrastruktur yang telah lama dijanjikan, Yan berharap agar pemerintah lebih intensif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan.
“Penting bagi kita untuk terus menilai dan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tandasnya.
