Insitekaltim, Samarinda – Penetapan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional hingga evaluasi Program Gratispol menjadi tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) dalam aksi di Depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada Kota Samarinda, Rabu, 21 Oktober 2026.
Massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, berkumpul di depan kompleks perkantoran gubernur.
Orasi disampaikan secara bergantian melalui mobil komando yang berada di lokasi aksi. Sejumlah personel kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tampak berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Mengusung tema “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”, massa melontarkan kritik terhadap persoalan lingkungan dan energi, mulai dari karhutla, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pemadaman listrik bergilir.
Humas Geram Candra menilai, kekayaan sumber daya alam Kaltim yang meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas alam belum sebanding dengan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
“Kaltim ini sumber daya alamnya dikeruk habis-habisan. Dari perut bumi ada batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Tapi hari ini, apakah keadilan dan kesejahteraan itu terjadi?” kata Candra di lokasi aksi.
Geram mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang juga diminta mendapat tindakan tegas.
Di sektor energi, massa menuntut penyelesaian kelangkaan BBM yang menurut mereka turut terjadi hingga wilayah terpencil, serta penghentian pemadaman listrik bergilir di Kaltim.
Massa juga meminta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sementara kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, Geram mendesak evaluasi program Gratispol.
Di tengah penyampaian tuntutan, Geram meminta bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Namun, Candra mengaku belum mendapat kepastian mengenai pertemuan tersebut hingga wawancara berlangsung.
“Pastinya hari ini rekan-rekan ingin kita masuk ke dalam. Kita bisa menemui pimpinan sebagai perpanjangan tangan dari rakyat dan masyarakat,” ujarnya.
Geram telah menyiapkan langkah lanjutan jika gubernur tidak menemui massa, termasuk menutup dua jalur jalan di sekitar lokasi aksi.
“Kalau hari ini Bapak Gubernur Rudy Mas’ud tidak menemui kita, kita membuat grand design. Kita akan menutup jalan dua jalur ini,” kata Candra.
Ia juga membuka kemungkinan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Menurut perkiraannya, demonstrasi tersebut melibatkan 300-500 orang dari sekitar 30 sampai lebih dari 40 lembaga.
