Insitekaltim, Samarinda – Pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Tering, Kutai Barat, dengan Ujoh Bilang, Mahakam Ulu, memasuki tahap tender. Proyek jalan sepanjang 28 kilometer lebih ini menjadi tumpuan utama membuka keterisolasian Mahulu yang selama ini hanya bergantung pada jalur sungai.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan proyek senilai Rp206 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim 2025.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan proyek ini merupakan langkah konkret membuka akses darat ke Mahulu.
“Jalan itu sudah berproses, tender juga sudah berjalan. Di anggaran 2025 ini ada beberapa segmen yang tidak lama lagi mulai dikerjakan. Saat ini mungkin sudah 80 persen persiapannya,” ujar Ekti saat ditemui di Samarinda pada Sabtu 26 Juli 2025.
Kondisi geografis Mahulu membuat masyarakat sangat bergantung pada Sungai Mahakam, baik untuk distribusi logistik maupun mobilitas. Namun, ketika musim kemarau tiba dan debit air menyusut, transportasi sungai menjadi terhambat. Akibatnya, harga kebutuhan pokok seperti beras dan gas melonjak tajam.
“Kalau hanya mengandalkan sungai yang surut saat kemarau, wajar kalau pengangkutan barang tidak jalan dan harga melonjak. Jalan darat ini sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Jalan Tering–Ujoh Bilang akan dibangun dengan konstruksi rigid beton dan terbagi ke dalam empat segmen. Segmen 1 dan 2 masing-masing dianggarkan Rp53 miliar, sementara segmen 3 dan 4 masing-masing Rp50 miliar. Total anggaran dari APBD Provinsi mencapai Rp206 miliar.
Pembangunan jalan ini juga melibatkan dana dari tiga sumber, yakni APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Mahulu. Ruas dari Sta 0 hingga Sta 10 kilometer ditangani oleh pemerintah pusat melalui APBN, Sta 10–41 kilometer oleh Pemprov Kaltim, kemudian dari Sta 41–117 kembali oleh APBN, dan sisanya hingga Sta 136 kilometer ditangani oleh Pemkab Mahulu.
Ekti menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proyek ini agar sesuai dengan rencana dan selesai tepat waktu. Baginya, jalan darat bukan sekadar infrastruktur, tapi jalan keluar dari ketimpangan dan mahalnya harga logistik di Mahulu.
“Kami dari DPRD akan terus menyupport pemerintah provinsi agar pembangunan ini berjalan lancar. Akses darat yang memadai akan sangat membantu menekan harga kebutuhan pokok dan mempercepat pembangunan,” tukasnya.
